RIDHMEDIA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencecar anak buahnya terkait perencanaan anggaran buat 2020.
Itu terungkap dalam sebuah video yang diunggah oleh Dinas Komunikasi serta Informasi di laman Youtube Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Video tersebut diambil pada 23 Oktober 2019 ketika Anies memberikan arahan dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta RAPBD Tahun Anggaran 2020.
Anies menyampaikan keheranannya terhadap sejumlah anggaran yang melejit naik. Beberapa di antaranya yakni anggaran kertas serta tinta yang menyentuh angka ratusan miliar rupiah.
"Beli kertas Rp213 miliar, tinta printer Rp400 miliar, What's going on bapak ibu? Apa yang tengah terjadi ini?" kata Anies dalam video tersebut.
Bukan cuma kertas serta tinta printer, Anies juga mengungkapkan keherannya mengenai anggaran pengadaan stabilo, penghapus serta kalkulator di dalam rapat internal tersebut. Menurut Anies, dengan anggaran miliaran rupiah itu sama sahaja DKI menyumbang ke pabrik pembuat alat tulis setiap tahunnya.
"Kalau stabilo segala macam Ini dahsyat. Kita nyumbang ke pabrik stabilo boss Rp3,7 miliar, laser pointer Rp5,9 miliar, penghapus Rp31 M serta kalkulator. Memang kita enggak punya kalkulator?" ujar Anies.
Anies pun mengingatkan sebelum menjadi gubernur, dirinya sudah kenyang pengalaman bekerja di sejumlah institusi. Dan, sambungnya, di sana setiap orang yang bekerja dengan alat tulis biasanya dengan kesadaran diri menyiapkan alatnya masing-masing.
Oleh karna itu, Anies pun berharap para pegawai DKI pun bersikap demikian.
"Itu kebutuhan alat tulis bring your self tidak ada alat tulis disiapkan oleh [kantor]. Itu dikerjakan sendiri. Itu kebutuhan orang pekerja bukan?" sindir Anies.
tidak cuma anggaran tersebut, Anies juga mengupas anggaran Alat Tulis Kantor (ATK) di salah satu instansi yang meningkat drastis. Pada 2019 anggaran ATK yakni sebesar Rp349 miliar, yang kemudian melejit menjadi triliunan rupiah pada 2020.
"Belanja alat tulis tahun ini Rp349 miliar, tahun depan Rp1,6 triliun abrakadabra. Bagaimana kita menjelaskannya bapak ibu sekalian? Ini namanya self humiliation. Mempermalukan diri sendiri," ujar Anies.
Ia akhirnya mengajak jajarannya buat menghentikan kebiasaan menaikkan anggaran tersebut. Mantan Mendikbud itu pun mengaku sudah menduga penaikan anggaran tersebut bakal menjadi bahan pembicaraan di media massa.
"Kita sahaja bahwa anak kita tanya bu pak, apa tuh yang ditulis di koran? Bisa jawab tidak? Enggak bisa. Ini baru di ruangan. Stop doing this. Berhenti mengerjakan ini," kata Anies.
Saat ditemui di Balai Kota DKI, Rabu (30/10), Anies mengaku dirinya sudah diam-diam menyisir anggaran bersama tim internal. Namun ia enggan menjelaskan kepada publik karna tidak hendak membuat kegaduhan.
"Tapi saya kan tidak umumkan ke luar bukan? Karena memang saya mau mengoreksi. Ini tidak bisa seperti ini terus," ujar Anies.
Menurut Anies, memberitahu ke publik terkait keganjilan itu cuma bakal menambah kegaduhan di publik. Ia pun menyinggung tahap gubernur yang identik serta kerap memarahi anak buah ketika ditemukan anggaran yang ganjil.
Ia mengaku tidak hendak menjadi gubernur yang mencari sensasi dengan menyalahkan anak buah. Kata dia setidaknya ada tiga tipe orang, kesatu orang yang menyelesaikan masalah, memperumit masalah, atau mengaktualisasi diri.
"Kalau diumumkan, cuma menimbulkan kehebohan, gubernurnya kelihatan keren sih, memarahi anak buahnya, tapi bukan itu yang saya cari. Yang saya cari yakni begitu saya tahu masalahnya, ini perlu dikoreksi," ujar Anies.
Setidaknya ada dua anggaran yang sempat viral di DKI. Pertama anggaran pengadaan lem aibon sebesar Rp82,8 miliar serta kedua yakni pengadaan pulpen sebesar Rp123,8 miliar.
Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat mengungkapkan anggaran lem aibon itu sebetulnya tidak ada, karna salah ketika memasukkan data. Sementara itu, buat pengadaan pulpen Telah direvisi.
"Saya sudah cek ke suku dinas apakah dari usulan sekolah yang tercantum dalam sistem RKAS [Rencana Kebutuhan Anggaran Sekolah] itu kebutuhan aibon sebesar 82 miliar itu tidak ada," ujar Plt Kepala Dinas Pendidikan Syaefuloh Hidayat dalam jumpa pers di Balai Kota, Jakarta Pusat.
Lebih lanjut, Syaefuloh menegaskan proses sekolah menyusun RKAS sendiri masih berlangsung di seluruh DKI ketika ini. Total, ada 2100 sekolah di DKI yang tengah menyusun RKAS. [cnn]
