BOLA DI TANGAN PKS
Sistim politik negara kita menganut sistim Presidensial. Dalam sistim ini, sebenarnya tidak mengenal oposisi.
Walau tidak ada oposisi, perlu tetap ada partai yang berada di luar pemerintahan selaku penyeimbamg. Partai di luar pemerintahan ini yang kerap dikatakan oposisi. Keberadaan partai penyeimbang sebenarnya mutlak di perlukan. Walaupun nanti keberadaan mereka sebenarnya tidak berpengaruh banyak diparlement dikala persetujuan meloloskan kebijakan perlu lewat ketetapan DPR, masih ada voting yang bakal mengalahkan suara partai yang berada di luar pemerintahan.
Rekonsiliasi itu bukan perlu mengajak semua partai ikut dalam pemerintahan. Jika itu yang dilakukan, rekonsiliasi bakal berubah menjadi akuisi. Mengambil semua partai agar ikut ke pemerintahan. Jika ini terjadi, maka bakal lahir pemerintah yang absolute dengan kemauannya serta keinginan yang di namakan kebijakan.
Berkata negara demokrasi namun cenderung otoriter dengan kebijakan, sama saja mengkhianati nilai demokrasi itu sendiri.
PKS memilih berada diluar pemerintahan buat menjalankan fungsi penyeimbang. Bersama PAN yang 'katanya' juga bakal berada di luar pemerintahan. Keberadaan mereka kemungkinan menjadi hambar tanpa ada Gerindra yang mengungkap bersedia gabung dengan pemerintahan.
Ujian berat bagi PKS dikala mereka perlu berjuang tanpa ada 'sohib' oposisinya.
MAMPUKAH PKS BERPERAN SEBAGAI OPOSISI?
Sepeninggal Fahri Hamzah, PKS kehilangan figur yang menjadi titik point perhatian. Seorang FH mampu menjadi daya tarik tersendiri dikala memerankan kader dari partai yang memilih berada di luar pemerintah.
Kritik serta pandangan FH mampu membuat publik mengetahui kalau buat menyetujui sebuah kebijakan lolos parlement itu ada pihak yang mencoba menggagalkan karna dirasa merugikan rakyat kedepannya. tidak cuma FH, ada Gerindra dengan kadernya yang juga ikut lantang bersuara.
Secara komposisi, keberadaan PKS gak bakal berpengaruh besar atas penyeimbang pada sebuah kebijakan. Mau menolak apapun mereka, jika kebijakan itu telah diajukan, pasti bakal mendapatkan persetujuan dari parlement. Komposisi partai pengusung pemerintah lebih banyak daripada partai di luar pemerintah.
Namun..
Keberadaan PKS nantinya menjadi edukasi bagi rakyat tentang perjuangan yang mereka lakukan dalam mengoreksi kebijakan pemerintah. Sasaran ini yang sebenarnya paling relevan diberikan.
Kembali ke pertanyaannya, mampukah PKS berjuang menjadi oposisi nantinya? Kondisi dikala ini berbeda dengan tahun lalu. PKS dikala ini tanpa figur vokal, tidak ada "Destroyer" dalam partai mereka seperti keberadaan FH dulu.
Seyogyanya, oposisi perlu lantang bersuara atas sebuah kebijakan yang tengah dipertaruhkan. Harus ada "bad boy" yang menjadi perhatian. Jangan sampai keberadaan oposisi hanya tempat buat memanfaatkan ruang hati yang luka. Memgambil hati pendukung Prabowo yang kecewa, memperlihatkan komitmen sesaat namun minim memperjuangkan hak rakyat.
Buat masyarakat mendengar teriakanmu dikala menolak kebijakan yang nantinya merugikan rakyat. Buat masyarakat menaruh perhatian atas keributan yang kau lakukan di parlement. Buat kegaduhan di DPR dengan suara lantangmu dikala memperjuangkan hak rakyat.
Jika menolak, perlihatkan penolakan itu dalam komitmen. Bisa dengan walk out dalam pembahasan atau dengan melawan argumen dalam prosesnya. Jangan nanti dikala bicara PKS menolak, namun dalam perkembangannya malah menyetujui dengan catatan.
Seperti revisi UU KPK, setuju ada revisi namun dengan catatan.
Rakyat yaitu oposisi sejati. Jika mendengar keluhan rakyat, fight serta perlihatkan perjuangan itu.
Semoga PKS bisa menjawab keinginan rakyat, bisa menjadi wakil yang sebenarnya. Bisa menjadi wadah aspirasi di tengah nafsu kekuasaan dikala ini.
Untuk PKS, perlihatkan caramu.
By Setiawan Budi [fb]