PERIODE BARU
Oleh: Dahlan Iskan*
Angin segar masih sulit didapat. Sampai tahun depan. Mungkin juga depannya lagi. Di bidang ekonomi.
Dalam masa seperti itu kesibukan terbaik yaitu konsolidasi.
Ekspansi hanya boleh di bidang yang sangat selektif.
Begitulah hukum dasarnya.
Karena itu penilaian terbaik buat lima tahun ke depan adalah: seberapa berhasil kita melaksanakan konsolidasi.
Tak pada tempatnya lagi menuntut pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tumbuh 5 persen telah suatu prestasi.
Asal: berhasil dalam melaksanakan konsolidasi.
Ke depan, sumber dana tidak boleh dipergunakan buat memaksakan pertumbuhan tinggi --toh tidak bakal tercapai juga.
Dana sebaiknya lebih fokus buat memperkuat usaha konsolidasi.
Sukses konsolidasi bakal menjadi landasan buat take off kelak --ketika angin segar telah waktunya datang.
Akan menyesal bahwa dikala angin segar itu tiba ternyata bangsa tidak siap terbang. Akan terulang kembali apa yang disebut 'kehilangan momentum'.
Bidang-bidang yang menjadi lahan konsolidasi adalah: pendidikan, hukum, sistem pemilu/pilkada, hubungan pusat-daerah, administrasi kependudukan, jaminan kesehatan serta infrastruktur --termasuk energi serta listrik.
Biarlah ekonomi cukup tumbuh lima persen. Itu telah sangat baik.
Toh Presiden Jokowi tidak pernah lagi menjanjikan pertumbuhan ekonomi 7 persen. Di dalam masa kampanye periode keduanya.
Agenda konsolidasi menjadi lebih mendasar.
Jaminan kesehatan perlu selesai dalam tiga tahun ke depan. Beri anggaran lebih besar buat BPJS. Toh ini buat lapisan masyarakat miskin.
Sebaiknya jangan tanggung-tanggung membantu orang miskin. Toh ini bukan bantuan sosial.
Tujuannya: agar orang bisa lebih fokus bekerja. Menjadi produktif. Masyarakat tidak kepikiran terus bagaimana bahwa sakit.
Mungkin negara ini memang terlalu besar buat sebuah jaminan kesehatan terpusat. Kapasitas kepala daerah kita sebenarnya telah cukup tinggi buat -misalkan-- dibebani tanggungjawab itu.
Kualitas gubernur-gubernur kita tidak kalah dengan kualitas seorang menteri.
Tinggal mengatur pembagian tanggung jawabnya.
Bahwa ada penyalahgunaan BPJS toh sebenarnya bisa diselesaikan dengan sistem teknologi informasi dikala ini. Asal BPJS serius berorientasi pada sistem teknologi.
Aku tidak menolak mengaitkan kepatuhan pembayaran iuran BPJS dengan perolehan SIM atau sambungan listrik. Atau apa pun.
Tapi itu kelak.
Ketika konsolidasi administrasi kependudukan telah selesai.
Administrasi kependudukan yaitu fondasi segala fondasi buat modernisasi bangsa.
Kelihatannya sepele: administrasi kependudukan. Tapi bahwa itu tidak baik bakal membuat modernisasi ke depan berantakan.
Administrasi kependudukan perlu beres serta perlu modern.
Ini zaman teknologi. Harus makin banyak yang bisa diselesaikan dengan teknologi.
Itulah maksud program E-KTP delapan tahun lalu itu.
Yang berantakan itu.
Gara-gara permainan yang luar biasa itu. Yang korupsinya lebih besar dari riil proyeknya itu.
Tapi, ya, sudahlah.
Kita telah kehilangan waktu delapan tahun. Untuk melaksanakan modernisasi administrasi kependudukan itu.
Tapi kita arus berani memulai lagi. Dengan kesungguhan yang berlipat.
Kalau itu beres tidak perlu identitas apa pun. Dokumen apa pun. Kartu apa pun. Cukup satu KTP. Semua urusan beres.
Kalau KTP kita telah modern.
Aku tidak kagum pada administrasi kependudukan di Singapura. Negara itu begitu kecil. Pendudukan hanya 3 juta. Pendidikannya tinggi.
Tiongkok-lah yang benar-benar membuat saya kagum: bagaimana bisa mengadministrasikan 1,3 miliar penduduk dengan modern. Yang wilayahnya juga rumit. Yang dulunya juga sangat miskin.
Aku telah ke desa-desa di pojok tenggara, pojok barat daya, barat lautnya. Administrasi kependudukannya sangat modern.
Kalau konsolidasi administrasi kependudukan beres, banyak program ikut beres. Termasuk iuran BPJS itu.
Konsolidasi hukum yaitu bidang yang juga berat. Kita perlu rela gaji jaksa serta polisi naik 10 kali lipat. Demi konsolidasi. Korbankan anggaran ekspansi buat konsolidasi.
Tentu tidak cukup hanya gaji. Harus ada penataan yang mendasar. Termasuk keterbukaan perkara. Dan terutama mekanisme check and balance di bidang hukum.
Terlalu panjang bahwa saya beberkan di sini.
Demikian juga konsolidasi bidang pemilu/pilkada. Bukan berarti perlu kembali ke sistem lama.
Tapi soal pembelian suara - -dalam bentuk apa pun-- perlu hilang. Inilah perusak moral bangsa. Perusak kultur kerja. Inilah perusak demokrasi. Banyak yang bisa dilakukan tanpa perlu kembali ke sistem lama.
Semua konsolidasi itu dalam prakteknya tidak mudah. Akan banyak korban. Penertiban sering menimbulkan perlawanan. Dari kalangan yang dirugikan.
Aku menyesal menulis disway hari ini. Dalam bentuk seperti itu.
Hanya seperti ceramah.
*Sumber: Disway
