Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dikabarkan bakal menjadi salah satu menteri di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Politikus NasDem itu sudah berpamitan dengan masyarakat di wilayahnya.
"Untuk masyarakat di kampung kami Provinsi NTT yang diketahui sangat terbuka serta terus terang, maka persiapan persiapan juga perlu dilakukan secara terbuka," ungkap Sekjen NasDem Johnny G Plate kepada detikcom, Jumat (18/10/2019).
Menurut Johnny, pamitan Viktor diperlukan agar masyarakat tak kaget manakala mantan anggota DPR RI itu tiba-tiba perlu meninggalkan jabatannya. Keterbukaan disebutnya menjadi ciri khas di NTT.
"Masyarakat tak berharap unpleasant surprise di sisi yang satu serta tanggung jawab pemimpin di sisi yang lain. Karenanya komunikasi publik menjadi penting serta baik karna memang itu ciri masyarakat di kepulauan flobamora. NTT bakal terus bergerak maju dengan dinamis menuju kesetaraan sebangsa setanah air," sebut Johnny.
Saat ditanya kepastian Viktor masuk kabinet Jokowi-Ma'ruf, anggota DPR itu belum mau menjawab tegas. Johnny meminta semua pihak menunggu pengumuman langsung dari Jokowi.
"Saya tak mau mendahului Pak Jokowi," tuturnya.
Johnny memastikan koleganya hanya bersiap diri atas segala kemungkinan. Dia juga tak menjawab ketika ditanya apakah Jokowi sudah menghubungi langsung Viktor, atau lewat sang ketum, Surya Paloh.
"Itu (pamitan Viktor) persiapan di daerah kami NTT," kata Johnny.
Sinyal Viktor meninggalkan kursi NTT-1 buat masuk ke kabinet Jokowi periode kedua juga disampaikan oleh Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago. Nama Viktor menurutnya dijagokan buat mengisi jatah kursi dari NasDem di kabinet Jokowi.
"Insyaallah Bang Viktor salah satu yang saya jagokan," ucap Irma, terpisah.
"Saya jagokan kakak Vicky buat menteri ESDM atau menteri Agraria. Aku pribadi ya, bukan atas nama NasDem," lanjutnya. [detik]
***
Victor Laiskodat Dilaporkan ke Polisi oleh 4 Partai
PKS, PAN, Gerindra serta Demokrat sudah melaporkan Victor ke Bareskrim Polri pada Agustus 2017 akibat pidatonya yang menuding empat partai yang mendukung berdirinya khilafah di Indonesia.
