RIDHMEDIA - Sikap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam menangani kejanggalan anggaran rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2020 diapresiasi anggota DPD RI, Fahira Idrsi.
Menurut senator Jakarta ini, Anies terlihat tetap santun ketika menegur jajarannya ketika pengarahan tertutup yang diunggah ke Youtube Pemprov DKI Jakarta (29/10).
“Jika Pak Anies mau cari panggung serta mau menjadi pahlawan, bisa Sahaja dia konferensi pers sendiri, beberkan kejanggalan-kejanggalan anggaran sambil memaki anak buahnya (jajarannya). Tapi itu tidak dilakukan sebab dia menganggap jajarannya rekan kerja yang perlu dihormati. Aku minta jajaran Pemprov balas perlakuan ini dengan bekerja baik serta teliti,” ujar Fahira dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (31/10).
dia menekankan kepada jajaran Pemprov DKI agar tidak boleh memberi ruang keteledoran dalam penyusunan RAPBD. Hal itu dinilai penting lantaran sistem e-budgeting DKI Jakarta masih mempunyai kelemahan.
“Pak Anies hendak memperbaiki sistem, bukan mencari perhatian dengan memarahi apalagi memaki-maki jajarannya. Makanya beliau memilih buat mengoreksi anggaran itu secara internal kepada jajarannya sebelum ramai diributkan ketika ini. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta jangan teledor," tegasnya.
Soal kejanggalan anggaran, ia menyebut hal itu juga kerap terjadi di pemerintahan sebelumnya. Seperti halnya soal pembelian lahan seluas 4,6 hektare oleh Dinas Perumahan serta Gedung Pemerintah Daerah DKI dengan anggaran sebesar Rp 648 miliar 2016 silam yang ternyata milik Pemprov sendiri. Termasuk soal pengadaan uninterruptible power supply (UPS) dalam APBD DKI Jakarta 2014 yang dianggap tidak masuk akal.
“Jika hal-hal seperti ini masih terjadi, artinya sistem e-budgeting DKI perlu diperbaharui agar lebih smart sehingga tidak perlu mengecek secara manual jika ada kegiatan pengadaan serta anggaran janggal," tandasnya. (Rmol)
