(KH Ma’ruf Amin ketika membuka Rakernas V MUI)
Wakil Presiden Terpilih yang juga Ketua Umum MUI, KH Ma’ruf Amin, meminta agar Ormas Islam dilibatkan dalam menangani masalah radikalisme di Indonesia. Aparat juga diminta tidak mengedepankan tindakan represif namun lebih ke upaya pendekatan-pendekatan tertentu buat menyadarkan pelakunya.
Hal itu disampaikan Ma’ruf usai menjenguk Menko Polhukam, Wiranto, di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Ahad (13/10/2019).
“Kita menangani supaya lebih intensif masalah radikalisme, intoleran ditangani baik struktural mapun kultural,” ujar Ma’ruf.
Ia lalu menyebut beberapa ormas yang bisa dilibatkan dalam menangani masalah tersebut. Ini ormas Islam bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Oleh karna itu penanganan perlu lebih instensif serta mengikutsertakan ormas islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah,” ujar Ma’ruf.
Ia berkata masalah radikalisme perlu ditangani dari hilir serta hulu. Namun, aparat keamanan juga tidak boleh menanganinya secara represif.
“Jadi lebih intensif ke depannya, tapi dengan cara yang soft artinya tidak represif buat menangkal maupun mengembalikan mereka yang terpapar,” kata dia.
Pada kesempatan itu, Ma’ruf juga menceritakan kondisi Wiranto. Ia mengatakan, Wiranto kini ketika ini membaik serta dalam proses penyembuhan.
“Menurut dokternya itu telah dalam proses penyembuhan. Insyaallah tidak lama lagi bakal pulih,” ujar Ma’ruf.
Rakernas MUI
Rakernas V MUI mengamanatkan KH Ma’ruf Amin buat tetap selaku ketua umum sampai selesai masa baktinya 2020.
MUI beralasan buat kepentingan kesinambungan organisasi sekaligus menjaga tradisi alih kepemimpinan secara baik serta bijaksana. tidak hanya itu, juga buat kemaslahatan bersama.
“Maka Rakernas meminta Ketua Umum MUI Periode 2015-2020 buat menyelesaikan periode kepengurusan hingga dilaksanakannya Munas MUI 2020,” kata Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi kepada wartawan di Jakarta, Ahad (13/10/2019).
Keputusan itu dinilai strategis bagi kelanjutan hubungan MUI dengan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Terlebih lagi KH Ma’ruf Amin selaku Wakil Presiden terpilih dapat memperkuat peran MUI selalu shadiqul hukumah atau mitra pemerintah.
Zainut berkata putusan itu merupakan salah satu hasil Rakernas V MUI yang digelar 11-13 Oktober 2019 di Kuta Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Meski Ma’ruf nanti dilantik menjadi Wakil Presiden RI, ia tetap mengemban amanat selaku Ketua Umum MUI.
Sumber: Inside
