RIDHMEDIA - Kementerian Dalam Negeri serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat kerjasama dalam bidang pengawasan serta pencegahan tindak pidana korupsi.
Kali ini, Kemendagri menggandeng KPK buat menyisir penggunaan APBD di Pemerintah Daerah khusunya dalam menggelar pengawasan serta pencegahan atas penyimpangan dana pusat yang ditransfer ke daerah.
“Ini kita lakukan dalam rangka pengelolaan, pengawasan, pembinaan anggaran negara yang ditransfer ke daerah. Tahun depan itu lebih kurang 800-an triliun anggaran yang bakal ditansfer ke daerah, baik provinsi maupun kabupaten serta kota, ini memerlukan pembinaan agar tepat sasaran,,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai menggelar pertemuan dengan Pimpinan KPK di Gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu (30/10).
dia menjabarkan ada banyak masukan yang diterima dari KPK terkait pengelolaan anggaran di Pemda. Harapannya ke depan pengelolaan anggaran di Pemda menjadi terarah serta tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Tito juga mengakui, seluruh masukan dari KPK bakal menjadi catatan penting bagi Kemendagri dalam menentukan rencana aksi tahun 2020 mendatang.
“Banyak masukan-masukan dari KPK dalam pembinaan serta pengawasan, ada 8 elemen yang diintervensi atau diawasi mulai dari perencanaan, kemudian dana desa, manajemen aset serta hal-hal lainnya,” ujarnya.
Mantan Kapolri itu mengatakan, pihaknya bakal mengundang seluruh kepala daerah buat sinkronisasi serta mengawasi agar tidak ada penyimpangan anggaran. Bukan cuma itu, sinkronisasi tersebut juga dimaksudkan buat mengharmonisasikan kegiatan di Pemda agar searah dengan program prioritas Presiden Joko Widodo.
“Bulan Desember, kita bakal mengundang seluruh kepala daerah buat menyampaikan prioritas-prioritas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam perencanaanny,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga mengungkapkan hal yang sama, terutama terkait fokus program prioritas Presiden dengan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kemendagri selaku Poros Pemerintahan Dalam Negeri yang memegang kendali pembinaan terhadap Pemerintah Daerah.
Kita bakal lebih fokus terkait dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden, yakni terkait dengan infrastruktur, SDM, investasi. KPK juga bakal memfokuskan ke area itu. Nanti kita bakal koordinasi dengan Mendagri, terutama supaya daerah-daerah itu juga bisa menjabarkan visi serta misi dari Bapak Presiden,” jelas Alex.
Kerjasama Kemendagri serta KPK Sudah terjalin cukup lama. Fokus kerjasama Kemendagri di bawah kepemimpinan Mendagri Tito Karnavian yakni terkait dengan sinkronisasi program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dengan program Pemerintah Daerah, realisasi penyerapan anggaran, hingga program tepat sasaran buat masyarakat.(rmol)
