RIDHMEDIA - Sebelum pengumuman komposisi kabinet Jokowi, nama Wakil Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mencuat masuk menjadi salah satu calon menteri. Elite Demokrat pun percaya diri AHY bisa mewakili partai di kabinet.
Namun, dinamika politik ternyata tidak memilih AHY atau kader Demokrat masuk kabinet. Demokrat pun nihil melibatkan kadernya di kabinet.
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai, isu hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan ayah AHY sekaligus Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY masih menjadi salah satu dilema politik.
Meski, kata dia, AHY pernah sowan ke Megawati, tapi belum bisa mencairkan tensi tersebut. Momen persaingan Pilpres 2004 antara Megawati dengan SBY memang menjadi catatan sejarah politik.
"Mungkin Megawati masih kesal dengan SBY yang pernah mengalahkannya di Piplres 2004. Di mana SBY itu anak buah Mega. Lalu SBY yang menang. Mungkin Mega merasa dibohongi dikala itu sehingga kalah oleh anak buahnya sendiri," ujar Ujang, Selasa malam, 29 Oktober 2019.
Ujang menganalis momen Pilpres 2004 tentu tidak bisa dilupakan serta menjadi pelajaran. Bukti AHY yang terpental dari komposisi kabinet Jokowi.
Di sisi lain, ada pertimbangan jika AHY dikasih panggung maka bakal blunder buat PDIP serta koalisi Jokowi yang punya kepentingan di Pilpres 2024.
"Jika AHY dikasih angin, dikasih peluang maka bakal berbahaya, bisa menjadi rising star di 2024. Oleh karna itu, dihalangi sejak dini. Agar layu sebelum berkembang. Namanya politik ya saling mengunci," jelasnya.
Berbeda dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang punya restu Megawati masuk kabinet Indonesia Maju. Meski awalnya, koalisi Jokowi juga menolak bergabungnya Prabowo yang notabene pihak kalah di Pilpres 2019. Mega dengan Prabowo juga punya kenangan manis dikala berduet di Pilpres 2009. Saat itu, pasangan Mega-Prabowo kalah dari SBY-Boediono.
"Sedangkan buat Prabowo direstui Mega. Karena mereka berdua punya historis. Tahun 2009 mereka berdua pernah menjadi pasangan capres serta cawapres, serta dikalahkan oleh SBY juga. Kalau hubungan Mega serta SBY ada luka. Namun hubungan Mega serta Prabowo tidak ada masalah," ujarnya.
Bukan Satu-satunya
Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno berkata pintu menjadi menteri Jokowi ada tiga yakni lewat parpol pengusung, profesional, serta langsung dipilih Presiden. Ia meragukan AHY bisa masuk dari tiga pintu itu.
"Nah, AHY ini masuk kategori mana? Ini turut bisa mengungkap Kenapa AHY tidak menjadi menteri," tutur Adi.
Adi juga menilai susunan menteri di kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, merupakan hasil musyawarah antar parpol pengusungnya dengan Jokowi. AHY tidak masuk kabinet dinilai kemungkinan karna hasil kolektif kolegial koalisi Jokowi,
"Tapi, publik selalu mengaitkan kasus itu dengan rivalitas turunan Mega vs SBY. Padahal bukan faktor satu-satunya," ujarnya.
Wakil Ketua Umum Demokrat, Syarief Hasan menekankan hubungan antara SBY dengan Megawati baik-baik saja. Ia membantah isu adanya dendam Megawati yang menurun ke putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Isu dendam ini sempat disuarakan Wakil Sekjen Demokrat Andi Arief.
"Secara resmi tidak pernah berkata itu. Partai Demokrat melihat hubungannya baik-baik saja. Jadi, itu (Andi Arief) pandangan pribadi," kata Syarief di komplek parlemen, Jakarta, Senayan, Senin, 28 Oktober 2019.
dia menegaskan, sejak kesatu Partai Demokrat dalam urusan kabinet tidak pernah mengajukan nama. Meski, ia tidak menampik memang ada komunikasi yang intens SBY selaku seorang negarawan selaku ketua umum partai serta selaku mantan presiden. Kata dia, urusan kabinet merupakan kewenangan Jokowi selaku Presiden.
"Saya pikir, kami itu sudah sepenuhnya menyerahkan kepada Presiden Jokowi. apapun keputusannya perlu kita hormati, kita perlu hargai saya pikir itu. Mari kita berikan kesempatan kepada kabinet ini buat bekerja secara maksimal," jelas Syarief.
Terkait isu Demokrat mendapatkan tawaran dua wamen, serta lima duta besar, ia membantahnya. Ia menyebut setelah pelantikan menteri, tidak ada komunikasi antara Istana dengan Demokrat. "Kita setelah pelantikan menteri tidak ada komunikasi." [vn]
