Oleh: Zeng Wei Jian
SEMAKIN diperdalam polemik anggaran Jakarta dengan target pembusukan Anies Baswedan, maka keliHatan kalau PSI, buzzer, haters, garong, serta lain-lain itu nggaK ngerti prosedur anggaran.
Anak buah Anies masukin angka ngasal. Yang penting variabel komponennya masuk dulu. Toh bakal diverifikasi di tingkat komisi anggaran serta diparipurnakan DPRD. Begitu pikir mereka.
Jadi sama sekali nggak ada niat atau skenario korupsi anggaran. Baik dari Suku Dinas apalagi level gubernur.
Tugas anggota dewan ya pengawasan serta budgeting. Di situ komponen anggaran dibahas. Yang nggak rasional bakal direvisi. Setelah Gubernur serta DPRD deal, RAPBD masuk Menteri Dalam Negeri yang bakal menggelar evaluasi.
Jadi bocah-bocah PSI yang baru lulus kuliah sebaiknya nggak usah over acting. Berusaha memaksimalkan polemik ini dengan hasrat meraup laba politik.
Sebaiknya Anies Baswedan serta Balai Kota nggak usah terpancing menanggapi irama PSI.
Ngaconya PSI disebabkan kerja DPRD yang lambat. DPRD nggak sanggup ngejar deadline. Dari puluhan ribu item masak yang dinyanyiin hanya pena, aibon, helm.
Aneh. DPRD kerja apa? Kok dari puluhan ribu items hanya nemu 3 biji. Itu pun diberisikin. Kaya orang nge-mob.
Sedangkan RAPBD sudah perlu ketok palu akhir November. Mana keburu.
kalau lolos di RAPBD baru salah. Itu pun bila hitungannya janggal serta terlalu besar. Itu pun nggak bisa nyalahin Anies Baswedan. Lah wong, RAPBD disetujui Gubernur serta DPRD. Artinya ada peran DPRD di situ.
Seandainya lolos menjadi APBD, itu pun belum juga bisa berkata Anies Baswedan serta Suku Dinas terindikasi korupsi. Sebelum programnya dieksekusi. Gubernur bisa Sahaja nggak menjalankan program bermasalah dengan anggarannya.
Intinya apa sih yang diributin bocah-bocah PSI...?! Nggak ada masalah kok dimasalahin.
Semua itu kan baru usulan yang diajukan. Yang nantinya dibahas, dikoreksi, dirasionalisasi, serta diverifikasi bersama oleh eksekutif serta DPRD. Bisa juga dibatalkan bila di luar skala prioritas. (*)
