Radikalisme, Ekonomi Lesu Serta Rekonsiliasi Kerakyatan

Ridhmedia
31/10/19, 13:12 WIB

OLEH: SYA'RONI
RIDHMEDIA - PUBLIK terus digiring buat mempercayai bahaya radikalisme. Namun di sisi lain, masyarakat tidak diberi pemahaman tentang batasan-batasan radikalisme.

Opini tentang radikalisme sebenarnya jauh panggang dari api. Permasalahan riil masyarakat yaitu ekonomi bukan radikalisme. Berkali-kali survei mengungkapkan kalau faktor ekonomi lah yang ketika ini tengah ditunggu perbaikannya.

Masyarakat tidak memperdulikan ancaman radikalisme sebab merasa kalau radikalisme bukan ancaman bagi kehidupannya. Publik cenderung takut bakal keberadaan masa depan ekonominya. Publik lebih menunggu gebrakan di bidang ekonomi.

Lebih baik seluruh potensi kekuatan pemerintah difokuskan buat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Kalau narasinya ekonomi, diyakini masyarakat bakal berbondong-bondong ikut berpartisipasi. Namun bila narasinya masih radikalisme rakyat bakal kesulitan meresponsnya.

Bahkan jika opini radikalisme terus digeber, tapi di sisi lain batas-batas radikalisme belum terdefinisikan secara baik, dikhawatirkan bakal memunculkan pemahaman yang keliru.

Masyarakat yang belum mengerti batasan radikalisme akhirnya bisa menyelenggarakan tindakan yang tidak tepat. Dampak terburuknya, bisa Sahaja terjadi gesekan antar masyarakat yang saling mengklaim selaku pemberantas radikalisme.

Hematnya, soal radikalisme tidak perlu diopinikan secara berlebihan. Lebih tepat lekas dilakukan tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang menurut aparat hukum diduga selaku pelaku radikalisme. Gerakan senyap dalam koridor hukum lebih menguntungkan dibanding tindakan kampanye gaduh yang bisa memperkeruh suasana.

Terkait tim terpadu penanganan konflik sosial serta bahaya radikalisme yang bakal dibentuk pemerintah sebaiknya dibatalkan saja. Keberadaanya cuma bakal memperkeruh suasana. Saat ini lebih tepat membentuk tim buat mempersatukan anak bangsa.

Pilpres 2019 memunculkan dampak keterbelahan rakyat. Tapi kenyataannya, aktor-aktor politik yang berkompetisi telah menyelenggarakan rekonsiliasi.

Namun sayangnya rekonsiliasi belum terjadi di level para pendukung. Inilah pekerjaan besar yang perlu diselesaikan pemerintah serta para elit politik, yaitu menyatukan anak bangsa serta kemudian memakmurkan kehidupan ekonomi rakyat.

Penulis yaitu Ketua Presidium PRIMA (Perhimpunan Masyarakat Madani)(rmol)
Komentar

Tampilkan

Terkini

Peristiwa

+