RIDHMEDIA - Upaya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) buat mempermalukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lewat pengungkapan sederet anggaran aneh dalam APBD DKI 2020 ternyata gagal total.
Ibaratnya, PSI menampar mukanya sendiri. Karena para penggawa Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta kebanyakan merupakan tim Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang ikut dalam pembuatan sistem komputerisasi terintegrasi. e-budgeting serta e-katalog.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian for Transparency and Akuntabillity (Infra) Agus Chairudin lewat keterangan tertulisnya kepada Kantor kabar RMOLJakarta, Kamis (31/10).
"Pembuatan sistem komputerisasi terintegrasi e-budgeting serta e-katalog digawangi Tim Ahok yang berada di luar struktur Pemprov DKI," kata Agus.
Menurut Agus, kelemahan-kelemahan sistem e-katalog inilah yang memicu berulangnya kisruh Kebijakan Umum Anggaran serta Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta RAPBD.
Kata Agus, Kalau PSI benar-benar komitmen menyelenggarakan transparansi serta akuntabilitas publik berdasarkan peraturan hukum, mereka perlu lebih dulu memahami sistematika penyusunan KUA-PPAS serta RAPBD.
"PSI jangan asal bunyi," tegas Agus.
Sebelumnya, Anies Baswedan membeberkan kelemahan sistem pengadaan elektronik atau e-budgeting yang diterapkan Ahok pada 2015.
Menurut Anies, sistem e-budgeting, mempunyai kelemahan teknis, di mana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI hendak tidak hendak perlu mengisi semua komponen penganggaran secara spesifik sekalipun belum ada pembahasan dengan DPRD.
"Kegiatan sudah ditentukan, misalnya pameran atau pentas musik. Itu ada rekening serta komponen. Misalnya, nilainya Rp 100 juta. Nah, Rp 100 juta itu perlu ada turunan komponen. Padahal yang diperlukan cuma kegiatannya dahulu, karna (ajuan anggaran) bakal dibahas dengan Dewan," ujar Anies di Balai Kota DKI, Rabu (30/10).
Anies menyalahkan e-budgeting, atas masuknya ajuan janggal ke usulan APBD DKI 2020. Menurut Anies, karna e-budgeting tidak sempurna, ajuan janggal seperti pengadaan lem Aibon hingga Rp 82 miliar, bisa masuk ke APBD.
"Ini ada problem sistem, yakni sistem digital (e-budgeting) tapi tidak smart," ujar Anies.
Diketahui, PSI mengklaim menemukan banyak kejanggalan dalam APBD DKI 2020. Heboh soal anggaran pembelian lem Aibon sebesar Rp 82 miliar cuma satu di antara kejanggalan tersebut.
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, mengungkapkan Telah menemukan banyak anggaran janggal dalam APBD DKI 2020. Misalnya anggaran pembelian pulpen sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.
tidak cuma itu ada juga pembelian 7.313 unit komputer serta beberapa unit server senilai Rp 121 miliar. PSI juga menemukan anggaran sebesar Rp 66 miliar buat alat penyimpanan data (storage) di Dinas Komunikasi, Informatika, serta Statistik. (Rmol)
