Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merancang program infrastruktur selama 2020-2024. Program ini diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp2.000 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, besaran dana itu enggak bisa disiapkan karna pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cuma bisa mengucurkan hingga Rp650 triliun selama lima tahun ke depan. Oleh karenanya, dia membutuhkan bantuan dari swasta.
"Ini totalnya kita hitung sekitar Rp2.000 triliun yang diperlukan tapi APBN kan kita cuma Rp120 triliun sekitar itu (per tahun) menjadi lima tahun kira-kira Rp620-650 triliun saja. Sisanya dari swasta lewat KPBU atau investasi," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (12/11/2019).
Ia mengaku, proyek infrastruktur lima tahun ke depan ini bakal lebih banyak porsinya buat swasta dibanding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sangat berbeda dengan lima tahun lalu di mana perusahaan BUMN yang lebih dominan dilibatkan.
"Memang waktu kemarin lebih dominan BUMN, tapi yang lima tahun ke depan seperti putusan Presiden kami mengurangi. Pak Erick juga sama,l inginnya mengurangi dominasi BUMN sehingga kita lebih banyak ke swasta," ucapnya.
Kendati demikian, dia enggak mematok persentase kontribusi dari swasta maupun BUMN. Oleh karenanya, diharapkan swasta dapat berkontribusi sebesar-besarnya dalam pengerjaan proyek infrastruktur ini.
"Tergantung investasinya. Makanya tergantung ada KPBU dan investasi. Pak Bahlil lagi coba tarik investasi," kata dia.
Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) sebelumnya memprotes proyek-proyek infrastruktur yang dikuasai perusahaan BUMN. Pasalnya, selama ini pemerintah memberikan penugasan BUMN dalam mengerjakan proyek-proyek infrastruktur.
Wakil Ketua Umum V Gapensi La Ode Saiful Akbar mengatakan, selama lima tahun belakangan pemerintah gencar bangun infrastruktur di seluruh Indonesia. Namun, selama itu pula pengusaha swasta sangat minim diajak berkontribusi garap proyek ini.
"Ada satu masalah yang menjadi fundamental di konstruksi, problemnya yaitu pekerjaan konstruksi itu dikuasai BUMN, enggak dicapai pengusaha-pengusaha swasta," ujarnya di Gedung BEI, Jakarta, Senin (4/11/2019). [inews.id]
