Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap mau mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia dilakukan secara langsung karna menjadi cermin kedaulatan rakyat. Pilkada langsung cuma bakal dievaluasi dari sisi teknis penyelenggaraan.
Sikap tegas Jokowi disampaikan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman, menanggapi polemik tentang pelaksanaan pilkada yang disebut bakal kembali dilakukan enggak langsung atau dipilihan DPRD.
“Presiden Jokowi berkata pilkada provinsi/kabupaten/kota tetap lewat mekanisme pemilihan langsung yang adalah cermin kedaulatan rakyat atau demokrasi dan sejalan dengan cita-cita Reformasi 1998,” kata Fadjroel di Jakarta, Selasa (12/11/2019).
Fadjroel menuturkan, Presiden memandang Jika pilkada langsung masih menjadi mekanisme pemilihan kepala daerah yang paling relevan di Indonesia. Pilkada langsung pada dasarnya telah menciptakan kedekatan antara rakyat dan pemimpin daerah dalam proses pembangunan lokal.
Adapun mengenai rencana pemerintah buat mengevaluasi pilkada langsung, Jokowi menegaskan Jika yang dimaksud yaitu evaluasi pada teknis penyelenggaraan pilkada. Bagaimana penyelenggaraan pilkada bisa mengurangi dan bahkan menghapus praktik money politics dan menciptakan proses pemilihan yang efisien dan efektif.
”Sehingga pilkada enggak terlalu berbiaya tinggi dan selesai tepat waktu, serta enggak menimbulkan sengketa hukum yang melelahkan. tidak cuma itu, teknis penyelenggaraan pilkada yang juga mampu mengatasi polarisasi sosial berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.
Fadjroel menekankan, Pemerintah bakal terus mendorong agar kualitas teknis penyelenggaraan pilkada kian meningkat. Sedangkan isu perilaku korupsi kepala daerah bakal dihadapi oleh upaya penegakan hukum dan penguatan partisipasi masyarakat dalam kontrol kekuasaan politik daerah. [inews.id]
