Kasus Novel Baswedan tak saja yaitu tragedi bagi dirinya tapi juga bagi dunia hukum. Beliau serta keluarga terpukul serta kita semua pasti simpati.
Tapi, menyeret KPK buat terus menjadikan kasus ini selaku bagian dari kerja kelembagaan KPK yaitu salah serta sebetulnya fatal.
Ada banyak tentara yang gugur dalam tugas serta ada banyak jaksa, serta pejabat dari atas serta bawah gugur tanpa tanda jasa. Tapi, mereka yang mendapat musibah dalam tugas tetaplah memberikan kepercayaan kepada penegak hukum buat memproses, tanpa menggunakan TNI, Kejaksaan dll buat menekan.
Sejak lama KPK telah menjadikan Kantor KPK selaku markas buat mengumpulkan orang serta melakukan pembelaan kepada pejabat KPK yang terkena kasus. Cara ini salah, lembaga tak boleh dikorbankan buat menggalang dukungan pribadi apalagi berhadapan dengan lembaga lain.
Pemberantasan korupsi serta penegakan hukum secara umum perlu mengandung unsur saling percaya serta saling mendukung antara sesama penegak hukum. Bahkan lebih dari pada itu pada perilaku lembaga-lembaga ini perlu dihindari konflik kepentingan (conflict of interest) selaku prinsip dasar.
Ayo lembaga negara saling dukung, bersatulah menghadapi persoalan bersama. Tak ada yang sulit apabila lembaga negara bersatu. Tapi jika lembaga negara saling menjatuhkan maka pupuslah harapan rakyat buat melihat Indonesia bersih. Selamat bersatu! Ayo KPK kembali bersatu!
Dengan hormat, saya usul kepada KPK agar cukup memberikan bantuan hukum serta membiarkan Novel bekerja buat hak-hak pribadinya. Pelibatan lembaga KPK merugikan kedua belah pihak, khususnya KPK selaku lembaga publik. Ini yaitu konflik kepentingan yang perlu dihindari oleh KPK. Tks.
(Dari twitter @Fahrihamzah 05-11-2019)
