Koordinasi terkait program penanggulangan terorisme enggak lagi di bawah Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam). Kini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang memimpin langsung.
Persoalan itu diungkapkan oleh Mendagri Tito Karnavian usai rapat bersama Ma'ruf. Tito menyatakan upaya penanggulangan terorisme memerlukan rancangan besar buat menyusun strategi pencegahan dan penindakannya, yang enggak memungkinkan dilakukan di bawah koordinasi satu kementerian saja.
"Selama ini kan koordinasinya di bawah satu Menko, yaitu Menko Polhukam. Menko Polhukam tetap (terlibat), tapi karna ini kegiatan lintas kementerian, menjadi enggak cukup di bawah Menko. Maka, yang bisa mengerjakan itu Pak Wapres (Ma'ruf Amin)," kata Tito usai rapat internal di Istana Wapres Jakarta seperti dikutip Antara, Jumat (15/11/2019).
Tito menilai latar belakang Wapres Ma'ruf Amin sebagai ulama adalah sosok tepat buat memimpin program penanggulangan terorisme dan radikalisme. Rapat koordinasi perdana terkait penanggulangan terorisme, yang dipimpin Wapres Ma'ruf Amin, buat pertama kalinya diselenggarakan secara internal sore tadi.
"Pak Wapres saya kira lebih tepat, yang ditunjuk oleh Pak Presiden. Masalah terorisme lebih banyak berhubungan dengan masalah pemahaman, dan Pak Wapres kita ialah ulama besar," tambah mantan Kapolri itu.
Sementara itu, Ma'ruf berkata upaya penanggulangan terorisme dan penanganan radikalisme perlu dilakukan dari lapis terkecil kelompok masyarakat seperti RT dan RW. Menurut Ma'ruf, peran ketua RT dan ketua RW menjadi penting karna mereka yang paling dekat dan mengenal warganya masing-masing.
"RT dan RW perlu dilibatkan dan diajak, diberi kewenangan dan difasilitasi supaya mereka bukan cuma mengurus surat-surat, tapi juga mengetahui masyarakat di sekitarnya itu seperti apa, apakah ada yang terpapar atau tidak," ujar Wapres Ma'ruf dalam pernyataan pers mingguan di Istana Wapres Jakarta, Jumat.
Dalam rapat koordinasi perdana terkait penanggulangan terorisme dan penanganan radikalisme, Wapres Ma'ruf memanggil Mendagri Tito Karnavian, Menteri Agama Fachrul Razi Batubara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Wakil Kepala Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto serta Kepala BNPT Suhardi Alius. [detik.com]
