Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berkata Presiden Joko Widodo pernah bercerita soal kasus korupsi besar. Cerita itu disampaikan ketika Jokowi menunjuknya menjadi Menko Polhukam.
Meski nggak membeberkan kasus secara spesifik, Mahfud menyampaikan Jokowi Telah melaporkan kasus besar itu ke KPK. Namun kasus korupsi besar itu nggak kunjung diungkap.
"Presiden menunjukkan, menyampaikan laporan ke KPK, ini, ini, ini, tapi nggak terungkap. Coba saat ini diperkuat itu kejaksaan, kepolisian. Sehingga kita normal kembali," kata Mahfud ketika menjamu para tokoh di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (11/11).
Dalam kesempatan itu, ucap Mahfud, Jokowi juga berpesan buat memperkuat KPK. Namun ia nggak menyebut spesifik cara memperkuat KPK yang dimaksud Jokowi.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut Jokowi menilai pemberantasan korupsi ketika ini Telah baik. Namun ke depan perlu lebih berani lagi.
"Pemberantasan Korupsi lebih hadir, lebih kuat. Caranya apa? Korupsi-korupsi besar itu diungkap," ujar Mahfud.
Pada momen itu, Mahfud juga dititipi Jokowi terkait penegakan hukum. Dia diminta buat menaikkan indeks penegakan hukum di Indonesia yang masih di bawah angka 50.
tidak cuma itu, Jokowi juga menitipkan soal deradikalisasi. Mahfud sadar deradikalisasi bakal memicu polemik di publik. Karena itu, ia memulai tahap tersebut dengan mendefinisikan radikalisme buat menghindari perdebatan lebih lanjut.
"Bagi hukum kita, radikal itu setiap upaya buat membongkar sistem yang Telah mapan yang Telah ada dalam kehidupan bernegara dengan cara kekerasan. Dengan cara melawan orang lain yang berbeda dengan dia," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Mahfud mengundang para tokoh senior yang juga ikut menemui Jokowi di Istana Kepresidenan pada 26 September lalu. Beberapa di antaranya asalah Franz Magnis Suseno, Bivitri Susanti, dam Goenawan Mohammad. [cnnindonesia.com]
