Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuturkan perlu ada pengawasan dari polisi dan pemerintah daerah buat memperingatkan masjid-masjid yang dalam acara dakwahnya mengandung narasi kebencian.
"Masjid yang dijadikan tempat menebar kebencian perlu diingatkan dan diperingatkan supaya enggak dibiarkan masjidnya buat menyebar kebencian. Itu perlu aktif dari kepolisian maupun pemda buat melakukan pencegahan," kata Ma'ruf ketika membuka Festival Tajug 2019 di Cirebon, Jawa Barat, Jumat (22/11).
Festival Tajug 2019 adalah acara tahunan yang digelar oleh Keraton Kasepuhan dan Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU). Festival diisi sejumlah lomba dan pameran produk yang digelar hingga 24 November mendatang.
Acara tersebut dihadiri Sultan Sepuh XIV Kesultanan Kasepuhan Cirebon PRA Arief Natadiningrat dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
tidak hanya mengerahkan polisi, Ma'ruf berkata perlu pendataan yang jelas masjid mana saja yang berpotensi terpapar.
"Nanti kita minta dewan masjid buat mencari, buat memetakan. Kita recheck lagi mana masjid yang perlu pembinaan supaya enggak menebar narasi-narasi kebencian, permusuhan, tapi sebaliknya membangun narasi kerukunan," ucap Ma'ruf
Ma'ruf mengingatkan Jika masjid perlu diisi dengan narasi kerukunan dan kasih sayang. Ajaran ini, kata Ma'ruf, sesuai dengan ajaran Sunan Gunung Jati, salah satu Walisongo penyebar agama Islam yang berasal dari Cirebon.
Menurutnya, ajaran Sunan Gunung Jati enggak jauh dari menjaga tajug atau masjid dengan pengajaran, pengajian, dan khotbah yang baik seperti dilakukan para ulama terdahulu.
"Jangan sampai ada distorsi penggunaan masjid dari fungsinya yang benar. Ini yang perlu kita jaga, agar jangan sampaikan sumpah serapah, kebencian, permusuhan, caci maki," katanya.
tidak hanya menjaga masjid, lanjut Ma'ruf, Sunan Gunung Jati juga berpesan buat menjaga fakir miskin. Menurutnya, negara turut bertanggung jawab atas jaminan hidup para fakir miskin. Terlebih hal ini telah diatur dalam UU buat menjaga fakir miskin dan anak telantar.
Ma'ruf menuturkan angka kemiskinan di Indonesia masih mencapai 9 persen. Dia berharap angka ini dapat dikurangi hingga 0 persen agar enggak ada lagi fakir miskin di Indonesia.
"Negara punya kewajiban, orang kaya punya kewajiban, dan Jika enggak diatasi semua ikut berdosa. Aku kira ini tanggung jawab besar bangsa negara. Jadi ini tanggung jawab saya, tanggung jawab Pak Jokowi, karna itu kita tekan angka kemiskinan yang masih 9 persen supaya menjadi 0 persen," paparnya. [cnnindonesia.com]
