RIDHMEDIA - Mantan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto membandingkan perlakuan rezim Presiden Joko Widodo terhadap khilafah dengan perlakuan Firaun terhadap Nabi Musa AS.
Perbandingan itu ia buat kala merespons pernyataan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi yang bakal melarang mengerti khilafah di Indonesia.
Menurut Ismail, pemerintahan Jokowi berlebihan menanggapi kelompok pro khilafah. Mengutip survei SMRC, Ismail menyebut kelompok pro-khilafah cuma berjumlah sedikit.
"Sebenarnya radikalisme kalau pakai ukuran statistik pada derajat controllable, 9 persen kan mereka sebut. Berarti 90 persen menolak khilafah, enggak harus takut," kata Ismail dalam diskusi "Masa Depan Umat Lima Tahun ke Depan" di Gedung Joeang 45, Jakarta, Kamis (31/10).
"Tapi Firaun tidak pernah begitu, dia pikir bayi itu (Musa) sekarang lama-lama dia menjadi bukan bayi. Anak macan lama-lama menjadi macan," imbuhnya.
Ismail berkata ketakutan pemerintah bakal gerakan khilafah membuat mereka menyelenggarakan segala cara. Misalnya, penggunaan diksi radikal.
ia menilai ada pergeseran cara pemerintah buat memerangi umat Islam. Dulu, katanya, cara yang digunakan ialah dengan memberi cap terorisme atau war on terrorism. Kini, pemerintah mengecap gerakan Islam dengan radikalisme atau war on radicalism.
"Ternyata tidak semuanya isu terorisme, karna tidak semua menggunakan kekerasan. War on radicalism intinya siapa Saja yang anti-demokrasi serta menginginkan Islam sesungguhnya itu radikalisme," ucap dia.
Ismail berkata tidak ada pilihan selain melawan. Namun ia tidak setuju melawan dengan kekerasan seperti penusukan mantan Menko Polhukam Wiranto.
ia lebih menganjurkan perlawanan dengan dua cara, yaitu adu pemikiran serta tetap mempraktikkan agama. Ismail mencontohkan dengan pemakaian cadar.
"Jangan takut [pakai cadar], terus pakai. jika mau masuk ke [instansi pemerintah], pakai saja. Ini punya hak khusus, kalau dia mempraktikkan agama," ucapnya.
Sebelumnya, Menag Fachrul Razi menegaskan pemerintah bakal melarang keberadaan atau penyebaran mengerti khilafah di Indonesia. Hal itu ia sampaikan di depan para imam masjid dalam dalam Lokakarya Peningkatan Peran serta Fungsi Imam Tetap Masjid.
Menurut Fachrul, tidak harus lagi ada perdebatan soal khilafah. Sebab, mengerti itu lebih banyak unsur merugikan buat keutuhan bangsa Indonesia.
"Saya Sudah mulai lakukan secara tegas kita katakan khilafah tidak boleh ada di Indonesia," ujar Fachrul dalam lokakarya di Hotel Best Western, Jakarta, Rabu (30/10).
ia juga membuka peluang pelarangan cadar di lingkungan instansi pemerintah serta menyindir celana cingkrang sejumlah PNS.
Diketahui, survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 2017 mengungkapkan kalau 79,3 persen responden tidak setuju jika NKRI menganut sistem khilafah, 9,2 persen menginginkan sistem khilafah, serta 11,5 persen responden menjawab tidak tahu. [cnn]
