RIDHMEDIA - Anggota Ombudsman, Adrianus Meliala, menyoroti kritik kepada anggota DPRD PSI William Aditya Sarana yang awal kali membuka keanehan rencana anggaran DKI Jakarta di akun media sosialnya. Ia berkata seharusnya William selaku salah satu anggota DPRD turut membereskan keanehan itu, bukan melemparkan masalah itu ke publik sehingga timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap rencana anggaran itu.
"Mereka (DPRD)-lah yang kemudian ribet nih, teriak-teriak. Jadi betul dikala suatu hal masih dalam situasi perbincangan kemudian dilepas ke publik memang secara etika itu juga salah sih menurut saya, kenapa? Karena masih dalam pembahasan, kemudian ada anggota (DPRD) melepasnya, padahal dia sendiri punya ranah buat itu, bisa teriak-teriak ya tanpa perlu menceritakan ke publik," kata Adrianus kepada wartawan di gedung Ombudsman, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (1/11/2019).
tidak cuma itu, Adrianus menyebut wajar PSI mendapat teguran dari pimpinan Komisi A DPRD DKI Jakarta dikala rapat mengenai anggaran itu. "Jadi, kalau dilihat pendekatan etika lembaga, saya kira wajar kalau Ketua DPRD-nya menegur si PSI secara etika kelembagaan, kalau dilihat advokasi sosial ya wajar juga buat itu," katanya.
Meski begitu, Adrianus juga mengapresiasi William. Menurutnya, kritik keras yang dilontarkan William ini bisa menjadi peringatan bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya dalam menyusun rencana anggaran. Kalau William tidak melempar kritik, lanjut Adrianus, kemungkinan anggaran itu bakal lolos.
"Cara pikir ini kan mempersilakan satu hal, kalau ada mitra tanding DPRD yang kritis, jeli, tahu anggaran, bahas keuangan, sehingga mampu melihat kalau ini pada Langkah asal masuk dulu, asal selesai dulu, gimana kalau tidak ada? Ya lewat, itu menjadi bersifat ajek (tidak berubah) serta lolos," tuturnya.
"Jadi, dalam pendekatan etik bersifat konvensional maka ya teman-teman PSI bekerja ramai mengkritisi serta jangan undang yang lain, sebab kalau undang yang lain ujung-ujungnya ada demonstrasi lah, bully-lah, menjadi melebar," imbuhnya.
Sebelumnya, PSI menyoroti anggaran lem Aibon senilai Rp 82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat. Lalu anggaran ballpoint Rp 124 miliar menjadi pertanyaan PSI.
"Selain anggaran lem Aibon tersebut, Fraksi PSI Jakarta juga menemukan adanya usulan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp 121 miliar di Dinas Pendidikan, serta beberapa unit server serta storage senilai Rp 66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, serta Statistik," kata anggota DPRD DKI Fraksi PSI, William Aditya Sarana, dalam keterangan pers tertulis, Rabu (30/10).
Dinas Pendidikan DKI Jakarta lalu menyatakan kalau anggaran itu merupakan anggaran sementara buat kemudian diubah setelah mendapat rencana anggaran dari pihak sekolah. Anggaran yang tertulis dalam lem Aibon merupakan anggaran alat kelengkapan kantor Biaya Operasional Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat. Ada perubahan angka setelah dilakukan penyesuaian.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sudah menegaskan tidak bisa menjadi membeli lem Aibon senilai Rp 82 miliar. Ia berkata munculnya anggaran yang aneh tersebut dipicu oleh masalah sistem. [dt]
