Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir soal kebiasaan kunjungan kerja (kunker) atau studi banding pada jajaran pemerintah daerah baik dari kalangan eksekutif maupun legislatif. Jokowi mengaku memahami apa yang terjadi ketika para pejabat itu melakukan kunker.
Awalnya Jokowi meminta para kepala daerah dan ketua DPRD se-Indonesia buat enggak banyak membuat aturan yang mempersulit fleksibilitas birokrasi. Sebab, Jokowi mau pemerintah daerah (pemda) bekerja dengan cepat, enggak terhambat banyaknya aturan.
"Saya Telah pesan ke ketua pimpinan DPR, saya pesan ke ketua DPRD. Jangan banyak-banyak membuat perda (peraturan daerah). Jangan membuat banyak-banyak pergub (peraturan gubernur), perbup (peraturan bupati), perwali (peraturan wali kota). Negara ini Telah kebanyakan peraturan dan negara kita bukan negara peraturan," kata Jokowi di Sentul Interrnational Convention Center (SICC), Bogor, Rabu (13/11/2019).
Jokowi memberikan arahan itu dalam Rapat Koordinasi Nasional Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Rakornas Forkompida). Rakornas yang diadakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu dihadiri seluruh gubernur se-Indonesia dan para pejabat terkait lainnya.
Kembali pada arahan Jokowi. Ia menyindir ada maksud di balik banyaknya aturan yang dibikin di daerah. Apa itu?
Jokowi berkata terlalu banyaknya aturan malah menghambat kinerja pemerintah. Akibatnya, menurut Jokowi, pemerintah menjadi lamban dalam merespons perubahan.
"Semua diatur malah kita terjerat sendiri. Hati-hati. Setop itu Telah dikit-dikit diatur. Dikit-dikit diatur akhirnya kecepatan dalam bergerak, memutuskan terhadap perubahan-perubahan yang ada menjadi enggak cepat. Padahal negara sebesar apa pun penginnya fleksibel, cepat merespons semua perubahan," ujar Jokowi.
"Saya tahu buat perda pasti ada kunker, ada studi banding, saya ngerti. Aku ngerti tapi setop! Dan di kunker ada apanya saya ngerti dan di studi banding ada apanya saya ngerti. Aku orang lapangan, saya ngerti, setop!" imbuh Jokowi.
Baca juga: Jokowi Singgung Pengawasan Anggaran: Contoh DKI, Kalau Keliru Diingatkan
Untuk itu, Jokowi bakal memerintahkan jajaran menterinya membuat landasan hukum jelas atas arahannya itu. Ia meminta pemerintah dari pusat hingga daerah fleksibel dalam birokrasi.
"Saya mau buat aturan itu juga, menteri mau buat permen (peraturan menteri) 1 boleh tapi ilang 10, bukan 2, tapi saya masih hitung-hitung biar permen-permen itu hilang. Kebanyakan peraturan pusing sendiri. Fleksibilitas paling penting. Kecepatan paling penting, semua negara kan menuju ke situ. Siapa yang lebih cepat dia yang menang," kata Jokowi. [detik.com]
