Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal pengawasan anggaran daerah di hadapan seluruh gubernur se-Indonesia. Jokowi berkata pengawasan anggaran enggak cuma berada di tangan pemimpin daerah.
"Yang namanya orang, pekerjaan itu banyak sekali. Aku berikan contoh di DKI. Yang namanya mata anggaran itu 57 ribu. Kalau ada yang keliru, satu-dua-tiga secepatnya cepat diingatkan," ucap Jokowi di Sentul Interrnational Convention Center (SICC), Bogor, Rabu (13/11/2019).
Jokowi memberikan arahan itu dalam Rapat Koordinasi Nasional Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Rakornas Forkompida). Baru-baru ini memang Pemprov DKI sedang disorot setelah dikenal adanya usulan anggaran lem Aibon puluhan miliar rupiah. Namun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memberikan penjelasan.
Kembali ke arahan Jokowi. Ia meminta siapa pun, baik aparat penegak hukum maupun publik, turut mengawasi pembahasan anggaran di daerah.
"Nggak bisa menjadi kontrol segitu banyak. Nggak bisa menjadi seorang gubernur, bupati, wali kota. Diingatkan awal-awal sebelum dia bekerja melaksanakan program itu," tuturnya.
Khusus bagi aparat penegak hukum, Jokowi memerintahkan agar bertindak dengan hati-hati bila memang ada keanehan ditemukan dalam anggaran daerah. Sebab, menurut Jokowi, enggak semua hal-hal janggal dalam pembahasan anggaran daerah ialah tindak pidana.
"Jangan ada kebijakan dikriminalisasi, dicari-cari. Aku mendengar ini banyak sekali. Kalau mens rea enggak ada, niat jahatnya. Jangan dicari-cari dong," kata Jokowi. [detik.com]
