Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berkata kehadiran organisasi masyarakat sebenarnya berdampak positif bagi bangsa. Hanya, menurut dia, ada ormas yang keluar dari etika kebangsaan.
"Kalau kita lihat dari berjalannya timbulnya ormas-ormas yang muncul ini positif pada dasarnya, tapi juga ada ekses-ekses negatif, ada juga ormas-ormas yang tidak, mungkin, paralel dengan nilai-nilai batasan yang saya sebutkan tadi," kata Mendagri Tito Karnavian di Hotel Kartika Chandra, Jalan Jendral Gatot Subroto, Karet, Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2019).
Tito kemudian menyinggung ormas negatif yang terkadang mengganggu ketertiban publik dan bersikap intoleran. Menurut eks Kapolri ini, seiring berjalannya waktu, ada juga ormas yang mempunyai ideologi atau praktik yang berpotensi membahayakan kesatuan bangsa.
"Yang bisa menjadi enggak menghargai, kurang menghargai hak asasi orang lain, intoleransi misalnya salah satu contoh. Kemudian juga ormas-ormas yang bisa menjadi mengganggu ketertiban publik, melakukan acara di jalan umum kemudian mengganggu sampai tertutup jalan setelah itu bikin rusuh. Kita tahulah beberapa kali terjadi. Ini juga menjadi persoalan," ujar Tito.
"Ketiga bisa menjadi ormas-ormas yang kurang mengindahkan etika dan moral saat menyampaikan pendapat, keluar dari etika kebangsaan, ke-Indonesian yang plural, yang timur, Asia. Kemudian ormas-ormas yang mempunyai pemahaman ideologi atau praktek yang dapat membahayakan kesatuan bangsa. Dalam perjalan ini ada," jelasnya.
Tito berkata pemerintah perlu hadir dalam persoalan ormas ini. Menurut dia, ormas yang Telah diberikan hak demokrasinya ini jangan sampai menimbulkan destruktif atau merusak NKRI.
"Ini perlu we have to do something, kita perlu melakukan sesuatu kepada mereka agar jangan sampai kebebasan yang diberikan dalam iklim demokrasi ini kemudian membuat daya destruktif bagi keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan atau justru menghambat pembangunan. Ini tidak boleh terjadi," sambung Tito.
Tito menyebut ormas pada dasarnya dapat berperan mengatasi masalah-masalah yang belum sempat ditangani pemerintah. Maka, lanjut dia, pemerintah dan ormas perlu saling bekerja sama menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat.
"Pemerintah perlu merangkul dan bekerja sama dengan ormas-ormas yang memenuhi kriteria 4 batasan yang Telah ada, diatur dalam undang-undang Indonesia maupun dalam dokumen dan aturan internasional itu. Saling merangkul kita," ujarnya.
Sebelumnya, Tito berkata ada batasan dalam hal kebebasan berpendapat dan berserikat, termasuk ormas dalam hal ini. Menurutnya, batasan tersebut mencakup 4 hal.
"Yang pertama ialah perlu menghargai hak asasi orang lain. Kedua, perlu menjaga ketertiban umum atau kepentingan publik. Ketiga, mengindahkan etika dan moral. Keempat, perlu menjaga, dalam bahasa ICCPR, itu menjaga national security, keamanan nasional," sambung Tito. [detik.com]
