[RIDHMEDIA] Tagar #BoikotBPJS tengah trending di lini masa media sosial. Saat ditelusuri detikcom, mayoritas cuitan warganet soal BPJS Kesehatan mengarah pada protes mereka pada kenaikan iuran.
“Untuk apa kau ciptakan BPJS Kalau ujungnya menambah beban rakyat kecil,” tulis salah satu pengguna Twitter @vaduk*__k*lak.
Cuitannya tersebut juga bernada ajakan kepada pengguna twitter lainnya buat meramaikan tagar agar didengarkan oleh pemerintah serta pihak Istana.
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan telah resmi ditetapkan Presiden Joko Widodo dalam Peraturan Presiden RI No 75 Tahun 2019 soal Perubahan Atas Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Kenaikan ini bakal berlaku mulai Januari 2020 mendatang.
Untuk kelompok miskin serta kurang mampu, iuran BPJS Kesehatan tetap ditanggung oleh pemerintah ialah sebanyak 96,2 juta jiwa. Soal kenaikan iuran ini, Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf menyebut pemerintah masih memegang porsi terbesar pembayaran.
“Besaran iuran yang bakal disesuaikan tidaklah besar apabila dibandingkan dengan besarnya manfaat yang diberikan Program JKN-KIS dikala ada peserta yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan,” kata Iqbal dalam rilis yang diterima detikcom.
Berikut daftar iuran BPJS Kesehatan yang berlaku pada 1 Januari 2020:
1. PBI pusat serta daerah Rp 42.000 dari Rp 23.000 per bulan per jiwa
2. Kelas I menjadi Rp 160.000 dari Rp 80.000 per bulan per jiwa
3. Kelas II menjadi Rp 110.000 dari Rp 51.000 per bulan per jiwa
4. Kelas III menjadi Rp 42.000 dari Rp 25.500 per bulan per jiwa
Sumber: Detik
