Tahun 2020 Semua Serba Naik, Awas Rakyat Tercekik

Ridhmedia
08/11/19, 15:00 WIB

[ RIDHMEDIA]  Tahun depan bisa menjadi periode yang berat buat masyarakat Indonesia terutama buat kalangan menengah ke bawah lantaran harga-harga melambung tinggi. Hati-hati, karna melambungnya harga bisa bikin tulang punggung ekonomi bangsa menjadi makin rapuh.

Menurut penelusuran Tim Riset CNBC Indonesia, setidaknya ada enam barang serta jasa yang mengalami kenaikan harga serta tarif pada 2020. Berikut ini rangkuman harga serta tarif yang naik pada 2020:

Tarif Jalan Tol

PT Jasa Marga Tbk (JSMR) menyebut bakal terjadi penyesuaian tarif tol di tahun 2020 mengingat dalam dua tahun terakhir belum ada kenaikan. Pihak Jasa Marga memperkirakan bakal ada penyesuaian sebesar 6-7%. Saat ini Jasa Marga Telah mengambil ancang-ancang jadwal kenaikan Tol Jagorawi serta Dalam Kota.

BPJS Kesehatan

Pemerintah menetapkan iuran BPJS Kesehatan bakal naik mulai dari 1 Januari 2020 buat semua segmen peserta BPJS. Tak kira-kira, iuran BPJS Kesehatan naik hingga 100%.

• Segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) naik 82,6% dari Rp 23.000 menjadi Rp 42.000 ditanggung APBD atau APBN

• Segmen Pekerja Penerima Upah Pemerintah (PPU-P) terdiri dari ASN/TNI/POLRI naik dari awalnya 5% (3% pemerintah serta 2% PPU-P) dari gaji pokok serta tunjangan keluarga menjadi 5% (4% pemerintah serta 1% PPU-P) dari gaji pokok serta seluruh tunjangan dengan batas maksimal Rp 12 juta.

• Segmen Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU-BU), tetap di 5% tetapi besarannya diubah dari awalnya batas atas upah Rp 8 juta menjadi batas atas Rp 12 juta. Sebesar 4% ditimpakan ke pemberi kerja serta sisanya pekerja

• Segmen Peserta Tidak Penerima Upah (PBPU), atau mandiri naik rata-rata 88% terdiri dari kelas 3 naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000, kelas 2 naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 sedangkan kelas 1 naik dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000

Produk Hasil Tembakau (Rokok)

Melalui PMK 152/2019, pemerintah telah menetapkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebesar 21,55%. Secara rerata, tarif CHT Sigaret Keretek Mesin (SKM) naik sebesar 23,29%, Sigaret Putih Mesin (SPM) naik 29,95%, serta Sigaret Keretek Tangan (SKT) atau Sigaret Putih Tangan naik 12,84%.


Plastik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengusulkan tarif buat cukai plastik sebesar Rp 30.000 per kilogram. Sedangkan buat per-lembar tarif cukainya bakal dikenakan Rp 200. Usulan tarif ini disampaikan oleh Sri Mulyani buat awal kalinya ke Komisi XI DPR RI sejak wacana penerapan tarif cukai rokok 2 tahun lalu.

Tarif Ojek Online

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi memberlakukan tarif baru ojol di seluruh Indonesia. Kenaikan tarif ojol ini mulai berlaku tanggal 2 September 2019. Berikut tarif langsung ojek online yang ditetapkan Kemenhub:

• Zona I (Sumatra, Jawa, Bali kecuali Jabodetabek): Rp 1.850-2.300 per km dengan biaya minimal Rp 7.000-10.000

• Zona II (Jabodetabek): Rp 2.000-2.500 per km dengan biaya minimal Rp 8.000-10.000

• Zona III (Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, serta lainnya): Rp 2.100-2.600 dengan biaya minimal Rp 7.000-10.000

Tarif Listrik

Pemerintah memutuskan bakal menghapus subsidi buat pelanggan listrik rumah tangga mampu 900 VA mulai tahun depan. Imbasnya, pelanggan tersebut bakal kena penyesuaian tarif mulai 2020.

Ekonomi Jadi Loyo Nih Kalau Harga-harga Naik?

Keenam tarif yang mengalami kenaikan tersebut ditetapkan pada barang serta jasa yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kalau harga-harga naik tentu bakal menyebabkan inflasi.

Pemerintah menargetkan inflasi tahun depan berada di angka 3,1% masih berada di kisaran ideal 3,5% ± 1. Sejauh ini pemerintah mengklaim apabila tingkat inflasi yang rendah dalam lima tahun ini merupakan bentuk keberhasilan dalam menjaga stabilitas harga serta distribusi.

Namun perlu diperhatikan juga rendahnya inflasi tak selalu mengindikasikan keberhasilan pemerintah dalam menjaga kestabilan harga. Inflasi yang rendah juga dapat dipicu dari sisi permintaan yang rendah akibat daya beli masyarakat yang juga lemah.

Perlu dicermati betul berapa disposable income masyarakat Indonesia serta bagaimana alokasinya. Apakah masyarakat cenderung membelanjakan uangnya atau malah justru beralih buat menabung.

Namun yang jelas beberapa indikator ekonomi telah menunjukkan apabila ekonomi Indonesia tengah tak baik-baik saja.  Ambil contoh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus mengalami penurunan di tahun ini.

Pada kuartal I-2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan mencapai 5,07% kemudian turun di kuartal II menjadi 5,05% (YoY) serta kembali turun di kuartal III menjadi 5,02% (YoY).

tidak cuma itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang dirilis Bank Indonesia terus menunjukkan pelemahan sejak Juni. Parahnya angka IKK bulan Oktober berada di 118,4 serta merupakan yang terendah sejak Februari 2017.

Walau masih optimistis, namun jika penurunan terus terjadi maka bakal makin mengkhawatirkan. Konsumen bakal cenderung menabung serta tak membelanjakan uangnya. Itu artinya mimpi buruk buat perekonomian Indonesia.

Seperti kita ketahui bersama apabila perekonomian Indonesia masih ditopang oleh konsumsi domestik yang proporsinya melebihi 50%. Sebagai informasi, sumbangsih konsumsi domestik terhadap PDB Indonesia pada kuartal III-2019 mencapai 56,2%.

Namun pertumbuhan pos konsumsi rumah tangga Indonesia mentok di 5,05% sejak 2018. Pada kuartal III-2019, konsumsi domestik tumbuh 5,01% secara tahunan (YoY), tumbuhnya sangat tipis dibanding periode yang sama pada 2018 serta 2017 yang tumbuh masing-masing sebesar 5% serta 4,91%.

Jadi kenaikan harga-harga juga perlu diperhatikan di pemerintahan Jokowi periode II ini. Pasalnya kenaikan harga yang terjadi seperti pada rokok serta BPJS Kesehatan tak cuma memberatkan masyarakat namun juga memberatkan pelaku usaha bahkan petani pada kasus rokok. Apalagi konsumsi masyarakat menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, menjadi memang perlu hati-hati sekali.

Terlepas dari tujuan pemerintah hendak menekan angka perokok di kalangan remaja maupun menyehatkan kembali keuangan BPJS Kesehatan, pemerintah juga perlu menimbang segala risiko yang barangkali terjadi dari kebijakan yang diambil. Pemerintah juga perlu mampu meracik kebijakan yang efektif demi mencapai tujuan utama berdirinya bangsa Indonesia ialah mewujudkan masyarakat adil serta makmur.

Sumber: CNBC
Komentar

Tampilkan

Terkini