Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dikabarkan akan menjadi petinggi di PT Pertamina (Persero). Namun itu ditolak Serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).
Sikap serikat pekerja Pertamina dinilai lantaran belum move on dari masa lalu. Pasalnya mereka mempermasalahkan status hukum Ahok yang mantan narapidana kasus penistaan agama.
"Tentu mereka punya alasan buat menolak, soal identitas atau apa. Tapi kan pertama tentu soal identitas, artinya ya belum move on lah. Kalau pun Ahok bersalah soal penistaan kan Telah menjalani hukuman," kata Pengamat BUMN sekaligus Peneliti Senior di Visi Integritas Danang Widoyoko ketika dihubungi detikcom, Jakarta, Selasa (19/11/2019).
Jadi menurutnya, Ahok yang Telah bebas tak menjadi masalah lagi buat menjadi petinggi di BUMN. Terlebih konteks yang lebih penting diperhatikan ialah kinerja bukan identitas.
"Dan bahwa pun menolak soal identitas juga tak relevan, kan soal kinerja pada akhirnya," sebutnya.
Menurut dia, Pertamina perlu mendapatkan pemimpin yang terbaik, sebab menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu energi.
"Pertamina perlu mendapatkan yang terbaik bukan soal identitas. Kalau soal identitas malah ini mengabaikan masalah gitu kan," tambahnya.
Presiden FSPPB Arie Gumilar pada kesempatan sebelumnya mempermasalahkan kasus hukum yang menjerat Ahok. Ia menilai direkrutnya Ahok tak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (Permen) tentang syarat BUMN buat menjabat di Pertamina, baik tingkat komisaris maupun dewan direksi.
"Salah satunya di situ kan ada tak punya masalah keterkaitan dengan masalah hukum, kemudian berperilaku baik," kata Arie ketika dihubungi, Jumat (15/11/2019). [detik.com]
