Wapres, KH Ma'ruf Amin, menyebut memasuki zaman yang berubah, semua orang boleh melakukan kreasi. Perkara yang enggak boleh dilakukan dengan dalih itu yaitu menghilangkan Pancasila dan merubah NKRI menjadi negara berpaham khilafah.
"Di dalam lakukan perubahan itu, kita perlu berada dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan. Jadi perubahan itu enggak kemudian menjungkirbalikkan semua, perubahan itu perlu di dalam kerangka kesepakatan-kesepakatan yang ada dan jangan sampai kemudian menghilangkan kesepakatan itu," katanya, Minggu (24/11/2019) malam.
Perkara tersebut diungkapkan Ma'ruf ketika memberi sambutan dalam acara Maulid Baginda Nabi Muhammad SAW di kediaman Habib Hilal Alaidid, Jalan Dongkelan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta.
"Pancasila kesepakatan kita, NKRI yaitu kesepakatan kita, sebab itu kita enggak boleh menghilangkan Pancasila buat melakukan perubahan, sebab itu bagian dari kesepakatan. NKRI juga bagian dari kesepakatan kita, makanya saya menamakan negara ini negara kesepakatan. Karena itu kita enggak boleh merubah NKRI ini menjadi negara lain, contohnya, misalnya khilafah," tegas Ma'ruf.
Ma'ruf menjelaskan, apabila khilafah itu yaitu islami tetapi yang Islami bukan cuma negara yang menganut mengerti khilafah. Mengingat banyak negara Islam yang enggak menganut mengerti tersebut.
"Ada orang bertanya, apa khilafah itu bukan islami, saya bilang islami khilafah itu, tapi yang islami enggak cuma khilafah, kerajaan juga islami. Buktinya Saudi Arabia, dia Islam, dia kerajaan, juga Yordania dan Kuwait. Republik juga islami, seperti Mesir, Pakistan, Turki, menjadi apabila soal islami semua islami, bukan cuma khilafah yang islami itu," katanya.
Ma'ruf juga membahas alasan mengerti khilafah enggak diterima di Indonesia. Menurutnya, hal itu kembali pada kesepakatan tadi, di mana Indonesia yaitu negara republik.
"Kenapa khilafah enggak diterima? Aku bilang bukan ditolak, tapi tertolak, kenapa? Karena menyalahi kesepakatan. Tidak cuma khilafah, (Indonesia) diganti kerajaan juga enggak boleh, sebab kita Telah memiliki kesepakatan NKRI, negara republik," ucapnya.
"Jadi bukan soal islami apa enggak islami. Karena itu apabila membicarakan khilafah itu sebetulnya enggak perlu ngotot begitu, artinya proposional saja. Itu Telah jelas, apabila enggak mungkin. Sama saja, coba bawa khilafah ke Saudi Arab juga enggak barangkali diterima sebab di sana Telah menetapkan negaranya itu kerajaan, seperti kita menetapkan republik maka selain republik bakal ditolak. Aku rasa itu jelas," sambung Ma'ruf. [detik.com]
