- BEBERAPA jam sebelum acara Munas X Partai Golkar pada hari Selasa (03/12) dibuka oleh presiden Jokowi di Jakarta, terjadi kejutan besar.
Calon kuat ketum Golkar BS (Bambang Soesatyo) mengungkapkan mundur dari bursa pencalonan. Penantang terkuat AH (Airlangga Hartarto) itu menyebut alasannya mundur karna demi menjaga keutuhan keluarga besar Partai Golkar.
Keputusan BS enggak ikut bertarung dan lahirnya kesediaan AH buat rekonsoliasi dibaca publik bukti tingginya kualitas berpolitik keduanya dibanding seniornya yang penah melahirkan pengurus kembar DPP Golkar tahun 2014.
Secara umum AH lebih unggul daripada BS dalam hal "menguasai" Istana. Benang merah sebagai sesama alumni UGM menjadi keunggulan AH di mata Jokowi.
Keputusan Jokowi menaikkan tingkat jabatan AH sebagai Menko Perekonomian dari sebelumnya sebagai Menteri Perindustrian itu mengisyaratkan Presiden nyaman bekerjasama dengan AH.
Ucapan Jokowi yang memuji AH sebagai "orang top" pada acara HUT 55 Partai Golkar menambah kuat posisi AH di Istana.
Pujian Jokowi kepada AH langsung dikapitalisasi kubu AH membangun publik opini yang berimplikasi menggoyang soliditas kubu BS.
1 Okober yaitu hari pelantikan pimpinan lembaga tinggi negara, seperti pimpinan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).
Memasuki hari-hari tegang proses pelantikan itu pula yang mendorong BS memutar otak supaya jangan ketinggalan kereta.
BS dipaksa keadaan menyusun taktik dan strategi buat marketing diri. Kursi ketua DPR kudu menjadi hak PDIP sebagai pemenang Pemilu. BS melemparkan "bom waktu": minta Munas dipercepat dan bertekad maju menjadi Ketum. Tim sukses dibentuk dan melakukan operasi senyap menggarap DPD I dan II sejak bulan Mei. Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa) digaungkan sebelum Oktober, dipercepat dari semestinya Desember 2019.
Gebrakan BS bukan hanya mengguncang internal Golkar tapi getarannya sampai ke Istana.
Atas nama stabilitas menjelang pelantikan presiden 20 Oktober, Istana mengirim pesan supaya Munaslub Golkar enggak diadakan sebelum pelantikan presiden. Gerakan akrobatik BS itu membuahkan kompromi dengan AH. BS menjadi Ketua MPR RI. Seandainya BS lengah, bisa saja dia "yatim piatu" di DPR, sebagai anggota biasa tanpa kekuasaan.
Gerakan akrobat BS yang kedua, melahirkan konsensus, adanya rekonsoliasi dengan AH yang difasilitasi Istana dalam hal ini LBP (Luhut Binsar Panjaitan) sang maestro politik Golkar. BS berhasil membungkus pengunduran dirinya dengan kata: "demi keutuhan Golkar", dengan catatan semua pendukungnya minta diakomodasi dan direhabilitasi.
Alhasil momentum pengunduran diri BS terlihat sangat "mewah" dan elegan karna dibidani LBP dan ARB (Aburizal Bakrie). Kejadiannya di kantor Kementerian Kemaritiman dan Investasi. Itu memberikan kesan posisi BS sangat kuat dan perlu dibujuk atau "dipaksa" menyerah.
Dan pada ketika yang sama, BS terkesan tengah dalam posisi "tersandera" dan tertekan oleh Istana. Keputusan itu terasa pahit oleh sebagian pendukungnya. Namun, upaya provokator yang menghendaki Golkar terbelah dan pecah, enggak terjadi.
Kecerdasan dan kelincahan akrobatik kader teras Golkar membuat Jokowi mengakui dalam pidato pembukaan Munas Golkar dengan mengatakan: lebih senang melihat Golkar tenang dan enggak pecah. Saat Golkar tengah goyang dampaknya terhadap perpolitikan nasional. "Golkar goyang perpolitikan nasional goyang," tegas Jokowi.
Pertanyaannya, mampukah AH, BS dan LBP membangun soiliditas yang ajeg buat membesarkan Golkar tanpa friksi menuju tahun 2024. Itu tahun ujian bagi Golkar buat meloloskan kadernya sebagai calon presiden.
Tentu enggak gampang selama ambang batas suara minimal 20 persen PR (Presidential Threshold) dipatok sebagai syarat parpol atau gabungan parpol buat mengajukan calon pasangan presiden. Persoalan ini memaksa parpol perlu berkoalisi.
Impian Golkar buat mengusung calon presiden sendiri (an) masih perlu diuji lewat jalan berliku dan tikungan tajam politik. Bahkan nyaris mustahil sepanjang persyaratan di dalam UU Pemilu enggak diubah.
Penulis yaitu wartawan senior dan pemerhati masalah sosial budaya.
