RIDHMEDIA - Sikap penolakan dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra saat mendapat tawaran menjadi Dewan Pengawas (Dewas) KPK oleh presiden Jokowi dinilai tepat. Pasalnya, latar belakang Yusril yang notabene politisi akan menguatkan dugaan politisasi KPK.
Kalau masih aktif sebagai politisi sebaiknya jangan (jadi Dewas KPK). Supaya jangan timbul kesan bahwa ada politisasi KPK," kata Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani kepada wartawan di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Selatan, Senin (16/12).
Arsul mengatakan, berbeda halnya jika Yusril telah keluar dari struktural partai. Sebab, kapasitas seorang mantan kuasa hukum Presiden Jokowi saat Pilpres itu tidak diragukan lagi.
"Kecuali dia sudah bermigrasi ke tempat atau fungsi yang lain. Contoh pak Gayus Lumbun dulu kan politisi tapi kan sudah bermigrasi ke MA. Nah, yang gitu-gitu boleh. Tapi kan kalo masih aktif sebagai politisi sebaiknya jangan," ujarnya.
Kendati begitu, Arsul yang juga politisi PPP ini memastikan jika tawaran Jokowi agar Yusril menjadi Dewas KPK tidak ada kaitannya dengan sikap politik Yusril pada Pilpres 2019 lalu. Terlebih, Yusril telah menolak untuk menjadi Dewas KPK.
Saya kira enggak, itu kan spekulasi dan Pak Yusril sudah clear mengatakan tidak bersedia. Saya yakin nanti yang dipilih oleh Pak Jokowi adalah orang-orang non partisan. Yakin saya," tandasnya. (Rmol)
