"Permasalahan di Indonesia bukan radikalisme. Harus ditekankan. Persoalan intinya kita itu mengalami ketimpangan sosial ekonomi yang sangat serius," kata dia, dalam diskusi yang diselenggarakan 'Suropati Syndicate', Menteng, Jakarta, Minggu (29/12).
Ketimpangan di bidang ekonomi, kata dia, masih menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat dalam jumlah yang signifikan. Bahkan dialami oleh masyarakat yang tinggal tidak jauh dari Ibu Kota Negara.
"Tidak jauh dari Ibu Kota Negara, Provinsi Banten, tingkat penganggurannya paling tinggi. Pastinya kemiskinan demikian juga," imbuhnya.
Karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus menjadi program kerja yang dikerjakan Pemerintah ke depan. "Supaya disharmoni di tengah masyarakat bisa terobati. Jadi bukannya bagaimana konsep radikal itu terus-terusan. Kita tidak mau dibawa ke alam politisasi radikalisme, politisasi politik identitas. Pemilu sudah usai. Pak Jokowi sudah mengatakan itu," ujarnya.
Pengentasan kemiskinan, tegas dia, mau tidak mau, harus terus dilakukan demi memenuhi rasa keadilan masyarakat. "Memang mau tidak mau pilihan kita adalah bagaimana memberantas kemiskinan yang artinya juga menegakkan keadilan untuk sebagian masyarakat yang belum mengenyam keadilan itu," ungkapnya.
"Jadi tidak menjadi dahan kering mereka. Sebetulnya dalam teori demokrasi semakin demokratis, konflik atau kekerasan menjadi cair, menjadi terselesaikan. Bukan seperti sekarang. Katanya demokrasi tapi konflik," tandas Siti. [mdk]
