Hal tersebut kembali dibahas dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dengan topik Akselerasi Implementasi Program Siap Kerja dan Perlindungan Sosial. Jokowi ingin ada pemantauan serius dalam pelaksanaan program itu.
"Karena jumlah bantuan yang diterima meningkat dari Rp 1,32 juta per keluarga per tahun jadi Rp 1,8 juta per keluarga per tahun. Untuk itu, ini perlu juga dilihat progresnya seperti apa," kata Jokowi ketika membuka ratas, Selasa (10/12/2019).
Program BPNT ini diberikan untuk 15,6 juta keluarga yang disalurkan lewat kartu sembako. Para pemilik kartu sembako tidak lagi seperti tahun sebelumnya yang hanya bisa membeli produk komoditas terbatas.
"Keluarga pemilik kartu sembako dapat memilih bahan-bahan sembako yang lebih beragam," ujar mantan wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta ini.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan kesiapan program perlindungan sosial lainnya. Dia menyebut, pada APBN 2020, pemerintah menyiapkan anggaran untuk JKN sebanyak 96,8 juta jiwa penerima bantuan. Selain itu, untuk program keluarga harapan (PKH) disiapkan bagi 10 juta keluarga.
"Juga untuk pendidikan bagi mahasiswa keluarga tidak mampu yang berprestasi, kita alokasi KIP kurang lebih 818 ribu mahasiswa penerima," tandasnya.
"Saya minta, program-program tadi, baik prakerja, JKN-KIS, PKH, BPNT segera bisa dilaksanakan secepat-cepatnya, dan yang paling penting penyaluran kartu betul tepat sasaran," lanjut Jokowi. [cnb]
