RIDHMEDIA - Indonesia bergerak lambat karena iklim demokrasi belum sepenuhnya menjamin kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapat.
Begitu kata Ketua Generasi Cinta Negeri, Umar Moh. Alhamid menanggapi kondisi Indonesia di tahun 2019. Dalam catatannya, selain soal kebebasan berpendapat, Indonesia juga bermasalah dalam penegakan hukum.
"Masih terjadi tebang pilih dalam berbagai kasus hukum, banyak pembiaran terhadap pelanggaran konstitusi," ujar Umar dalam dialog akhir tahun bertajuk “Indonesia Milik Kita Atau Milik Siapa?”, Jumat (27/12)
Dialog yang digelar di Restoran Raden Bahari, Jalan Warung Buncit Raya, ini turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Rachmawti Soekarnoputri, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon, Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng, dan pengamat politik Global Future Institute (GFI) Hendrajit.
Umar menyebut masih banyak kasus-kasus besar yang sudah terjadi dan ramai dipertanyakan ke mana muaranya.
"Kasus BLBI gate, Century, kartel oil dan gas, kondensat, terakhir kasus Jiwasraya dan megakorupsi lain-lain tidak kunjung dituntaskan dan terkesan lempar batu sembunyi tangan," jelasnya.
Bukan sekadar kasus korupsi saja, sambungnya, Indonesia masih kesulitan dalam mengungkap sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia.
"Pelanggar hukum dan HAM harus diadili dan diusut tuntas secara adil dan bijaksana," pungkasnya. (Rmol)
