"Kalau saya sudah lah, kalau mau coba lah bentuk tim pencari fakta internasional melibatkan banyak pihak, lihat apa yang sesungguhnya terjadi. Tapi jangan kemudian ke sana, diatur seolah-olah tidak ada," kata Din di Jakarta, Kamis (19/12).
Kendati demikian, Din meyakini ada pelanggaran terhadap kemanusiaan Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang. Ia juga meminta agar pemerintah ikut bersuara terkait hal itu.
"Pemerintah Indonesia menurut saran saya bersuara lah seperti yang saya rasakan itu. Karena orang lain pun (negara lain) kalau ada pelanggaran HAM juga teriak-teriak," ujarnya.
Ia berharap Indonesia bisa bersikap proporsional dalam melihat kasus Uighur. Dia meminta agar tidak terjadi keberpihakan Indonesia terhadap negara tertentu membuat Indonesia tak berani bersuara.
"Bukan karena itu Islam, tapi karena manusia. Kita harus menjaga harkat dan martabat Indonesia," ucapnya. [rol]
