RIDHMEDIA - Pemerintah ketika ini sedang dihadapkan dengan adanya sisa beras impor sebanyak 20 ribu ton yang terancam membusuk.
Puluhan ribu ton tersebut adalah sisa dari kebijakan Menteri Perdagangan sebelumnya, Enggartiasto Lukita yang melakukan impor jor-joran sepanjang tahun 2018.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu turut menyoroti persoalan sisa beras impor yang nilainya sekitar 160 miliar rupiah ini.
Dari kacamata Said Didu, setidaknya ada empat hal yang menyebabkan beras impor tersisa cukup banyak.
"Masalah ini terjadi karna pertama, bulog diminta buat impor sebagai cadangan beras pemerintah. kemudian Raskin (beras buat orang miskin)/rastra (beras sejahtera) tak lagi oleh Bulog," kata Said Didu dalam akun twitternya, Kamis (5/12).
Persoalan lain yang membuat cadangan beras menumpuk yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian soal batas waktu penyimpanan beras.
Untuk diketahui, cadangan beras pemerintah (CBP) yang telah melewati empat bulan penyimpanan bakal mengalami penurunan mutu.
Terkait 20 ribu ton beras tersebut telah disimpan lebih dari satu tahun. tidak hanya mengurangi kualitas, penyimpanan yang cukup lama tersebut berpotensi membuat beras membusuk.
"Yang keempat, Bulog tak bisa operasi pasar. Diminta beli tapi tak boleh/tidak bisa salurkan. Ya menumpuk lah," tandasnya.
Untuk ketika ini, pemerintah sedang melakukan evaluasi, termasuk usulan Perum Bulog buat melakukan pelelangan.
"Mudah-mudahan kita dapatkan solusinya masalah beras ini," jelas Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto di Balai Kartini, Rabu (4/12). (Rmol)
