Fadli Zon: Radikalisme Jadi Kambing Hitam Ketidakbecusan Urus Negara

Ridhmedia
28/12/19, 06:17 WIB
RIDHMEDIA - Waketum Gerindra Fadli Zon tak berhenti bersuara kritis meski partainya kini masuk ke dalam pemerintahan. Dalam refleksi tahun 2019 ini, ia menyoroti isu radikalisme yang diduga dihembuskan pihak tertentu dari kalangan pemerintah.

"Isu-isu yang dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu di kalangan pemerintah, terutama menyangkut radikalisme, justru isu-isu itulah yang menimbulkan potensi pemecahbelahan di dalam masyarakat," kata Fadli Zon saat berbicara dalam 'Refleksi Akhir Tahun Generasi Cinta Negeri (Gantari)' di Jakarta, Jumat (27/12).

"Ini adalah upaya untuk justru memperkeruh perdamaian dan kedamaian kita. Dan ini menurut saya sangat berbahaya," sambungnya.

Menurut Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) itu, masyarakat Indonesia sangat moderat dan tidak pernah mempertentangkan kelompok agama dan kelompok Pancasila.

"Menerima kultur tradisi adat, dan tidak pernah mempertentangkan. Dan masalah ini sudah selesai di masa lalu. Jadi, ini yang menurut saya sangat berbahaya. Sehingga kita bisa bertanya, sebetulnya agenda apa ini?" sebut Fadli Zon.

Contohnya, Fadli Zon mengatakan, Menkeu Sri Mulyani juga ikut berbicara soal radikalisme. Dia menilai radikalisme hanyalah alasan ketidakmampuan pemerintah mengurus negara.

"Jadi, radikalisme ini menjadi satu dalih yang paling mudah untuk menutupi ketidakbecusan. Dan ini yang menurut saya sedang terjadi sekarang ini. Harus ada kambing hitam, dan kambing hitam itu namanya adalah radikalisme. Padahal, balik radikalisme ini menurut saya adalah ketidakbecusan di dalam memanage dan mengelola bangsa ini," ucap Fadli Zon.

Dia meyakini Indonesia bisa berdiri sebagai bangsa yang besar. karena mempunyai ruang dan peluang yang juga besar. Akan tetapi, dia pesimistis hal itu terwujud jika kepemimpinan Indonesia lemah.

"Saya tidak yakin Indonesia itu akan menjadi negara besar. Kalau kepemimpinannya lemah, kalau tidak ada satu visi dan manajemen yang baik, kalau kita tidak bisa mengelola kekayaan negara kita sendiri," tandasnya. [kpr]
Komentar

Tampilkan

Terkini