Ada hal yang mengganjal tapi tidak juga diungkap ke publik secara terang benderang. Padahal, kata mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah warga DKI berhak tahu apa yang terjadi mengingat wagub merupakan pilihan rakyat secara terbuka.
Dalam kasus ini, PKS mendapat restu dari Gerindra bahwa mereka yang berhak mengisi kursi wagub. Namun pengajuan dua nama dari PKS, Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto tidak kunjung diproses DPRD.
Sementara kini, Gerindra mulai geram lantaran PKS gagal melakukan lobi-lobi sehingga jalan mengisi wagub terkendala. Mereka pun akhirnya turut berupaya untuk mengusulkan nama wagub sebagai alternatif agar pengisian kursi tersebut cepat.
Fahri menduga ada negosiasi di belakang layar yang belum tuntas antara keduanya. Negosiasi dipersepsikan seolah mengenai kapasitas calon, padahal ada hal lain yang mungkin turut dibahas alot.
“Negosiasi di belakang layar juga dapat dianggap merugikan rakyat. Apalagi jika masalahnya bukan kapasitas tapi isi tas,” tegasnya dalam akun Twitter pribadi, Selasa (31/12).
Pendiri Garbi ini mengingatkan bahwa kekosongan jabatan publik yg telah dipilih rakyat adalah kerugian dalam pemenuhan hak-hak warga negara. Sehari saja pejabat tidak hadir, maka hak-hak rakyat yang terbengkalai juga banyak.
“Apalagi kalau hampir setahun. Jadi, publik harus mengingatkan kepada yang berwenang agar kewajiban mengisi posisi pejabat publik ibukota ini jangan ditunda lagi,” tutupnya.[rml]
