RIDHMEDIA - Kebutuhan untuk segera menentukan Wakil Panglima (Wapang) Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah sangat mendesak.
Pengamat militer dan intelejen Connie Rahakundini Bakrie menekankan, Presiden Jokowi dan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, perlu segera mengangkat seorang Wapang TNI seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No 65/2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia dan diteken Presiden Jokowi pada 18 Oktober 2019 lalu.
“Ini untuk menjawab berbagai persoalan pertahanan dan keamanan saat ini, sudah waktunya Presiden dan Panglima mengangkat Wapang!” urai Connie saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (23/12).
Namun, hingga saat ini posisi Wakil Panglima masih belum ada.
Connie menilai, kendala terisinya posisi Wapang dipengaruhi beberapa hal.
"Pertama, tidak dipahaminya Perpres No 66/2019 oleh sebagian besar orang. Sesungguhnya, berawal dari masukan Pak Moeldoko kepada Presiden tentang pentingnya peran Wapang untuk membelah beban tugas Panglima TNI," jelas Connie.
Connie menekankan, patut dipahami menjadi Panglima TNI sama saja dengan menjadi Panglima sebuah kekuatan militer yang harus dididik, dilatih, digelar dari luasan wilayah Turki hingga ke Inggris. Hal itu sangat berat.
"Kedua, posisi Wapang jelas sesuai Perpres No 66/2019, pasal 15, utamanya pada point b, yaitu memberikan saran kepada Panglima terkait pelaksanaan kebijakan pertahanan negara, pengembangan Postur TNI, pengembangan doktrin, strategi militer, dan pembinaan kekuatan TNI, serta penggunaan kekuatan TNI," papar Connie.
Connie menyebutkan, utamanya adalah dibentuknya Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) baru yang akan dan harus berperan aktif dalam fungsi-fungsi outward looking dan inward looking defence, sesuai Nawacita dan Visi Poros Maritim Dunia.
Maka TNI harus lebih mampu menunjukkan kualitas, profesionalitas, dan kemampuannya, dalam menjadi kekuatan regional dan kekuatan di dunia samudera yaitu India dan Pacific.
"Ketiga, kendala terbesarnya terjadi karena munculnya gerakan-gerakan serta opini yang beredar dengan jelas-jelas mempolitisasi posisi Wapang," tandas Connie.
Connie mengimbau, issue-issue yang berkembang selama ini tentang posisi Wapang yang posisi buangan dan posisi mengunci langkah menjadi Panglima, dan seterusnya, harus segera dipertanyakan dan dihentikan.[rmol]
Pengamat militer dan intelejen Connie Rahakundini Bakrie menekankan, Presiden Jokowi dan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, perlu segera mengangkat seorang Wapang TNI seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No 65/2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia dan diteken Presiden Jokowi pada 18 Oktober 2019 lalu.
“Ini untuk menjawab berbagai persoalan pertahanan dan keamanan saat ini, sudah waktunya Presiden dan Panglima mengangkat Wapang!” urai Connie saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (23/12).
Namun, hingga saat ini posisi Wakil Panglima masih belum ada.
Connie menilai, kendala terisinya posisi Wapang dipengaruhi beberapa hal.
"Pertama, tidak dipahaminya Perpres No 66/2019 oleh sebagian besar orang. Sesungguhnya, berawal dari masukan Pak Moeldoko kepada Presiden tentang pentingnya peran Wapang untuk membelah beban tugas Panglima TNI," jelas Connie.
Connie menekankan, patut dipahami menjadi Panglima TNI sama saja dengan menjadi Panglima sebuah kekuatan militer yang harus dididik, dilatih, digelar dari luasan wilayah Turki hingga ke Inggris. Hal itu sangat berat.
"Kedua, posisi Wapang jelas sesuai Perpres No 66/2019, pasal 15, utamanya pada point b, yaitu memberikan saran kepada Panglima terkait pelaksanaan kebijakan pertahanan negara, pengembangan Postur TNI, pengembangan doktrin, strategi militer, dan pembinaan kekuatan TNI, serta penggunaan kekuatan TNI," papar Connie.
Connie menyebutkan, utamanya adalah dibentuknya Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) baru yang akan dan harus berperan aktif dalam fungsi-fungsi outward looking dan inward looking defence, sesuai Nawacita dan Visi Poros Maritim Dunia.
Maka TNI harus lebih mampu menunjukkan kualitas, profesionalitas, dan kemampuannya, dalam menjadi kekuatan regional dan kekuatan di dunia samudera yaitu India dan Pacific.
"Ketiga, kendala terbesarnya terjadi karena munculnya gerakan-gerakan serta opini yang beredar dengan jelas-jelas mempolitisasi posisi Wapang," tandas Connie.
Connie mengimbau, issue-issue yang berkembang selama ini tentang posisi Wapang yang posisi buangan dan posisi mengunci langkah menjadi Panglima, dan seterusnya, harus segera dipertanyakan dan dihentikan.[rmol]
