RIDHMEDIA - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno akhirnya buka suara soal rencana Gerindra mengajukan hak interpelasi lantaran ia banyak melakukan perjalanan kunjungan ke luar negeri. Ia menegaskan yang dilakukannya untuk kepentingan rakyat Sumbar.
Wacana hak interpelasi terhadap Gubernur Sumbar berawal dari pernyataan Ketua DPD Gerindra Sumbar, Andre Rosiade. Partainya menyoroti kinerja Irwan.
"Pak Gubernur ini kan sudah periode kedua, empat tahun sudah menjalani periode kedua. Nah muncul keresahan di tengah masyarakat Sumatera Barat melihat perilaku dan praktik bahwa hampir tiap bulan, hampir tiap bulan nih, Pak Gubernur ini pergi ke luar negeri," kata Ketua DPD Gerindra Sumbar, Andre Rosiade, saat dihubungi, Jumat (13/12/2019).
Andre menyebut dalam satu bulan, Irwan bisa dua kali melakukan perjalanan ke luar negeri. Dia menyoroti APBD Sumbar yang tergolong kecil namun justru dipakai untuk membiayai perjalanan kunker Irwan.
Andre menilai kunker-kunker yang dilakukan Irwan tak berimbas kepada masyarakat Sumbar. Dia mengatakan selama Irwan kunker manfaatnya tak pernah dirasakan masyarakat Sumbar.
"Karena hasilnya tidak jelas. Katanya mencari dan menjaring investor dari luar negeri, tapi sampai sekarang nggak ada investornya yang bisa dibawa ke Sumatera Barat. Manfaatnya tidak pernah dirasakan oleh masyarakat. Dan ini menggunakan uang APBD Sumatera Barat. Wajar timbul keresahan di tengah masyarakat," ujarnya.
Diketahui, Irwan melakukan 12 kali kunjungan kerja ke luar negeri sepanjang 2019. Informasi yang diterima detikcom, Senin (16/12/2019), tercatat ada 12 perjalanan luar negeri ke 13 negara yang dilakukan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Semua perjalanan itu tercatat untuk memenuhi undangan.
Dalam catatan yang diterima, pada Juli dan September 2019, Gubernur Irwan dua kali melakukan kunker ke luar negeri. Pada Juli, Irwan terbang ke Azerbaijan dan Malaysia. Sementara pada September, Gubernur Irwan ke Yordania dan Thailand.
Detail 13 negara yang dikunjungi Gubernur Sumbar Irwan Prayitno selama 2019, yaitu Jepang, Belanda, Inggris dan Skotlandia, Azerbaijan, Malaysia, Rusia, Yordania, Thailand, Myanmar, Amerika Serikat, Singapura, serta Republik Kolombia. Sekali lagi, semua kepergian Irwan memenuhi undangan.
Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik yang dikonfirmasi soal data kunjungan kerja luar negeri Gubernur Sumbar mengatakan masih akan mengecek terlebih dulu. Namun dia tak membantah data yang disodorkan.
"Nanti saya coba konfirmasi ke Kepala Pusat Fasilitas Kerjasama Kemendagri ya," ujar Akmal saat ditanya benarkah Gubernur Sumbar Irwan Prayitno kunjungan ke luar negeri sebanyak 12 kali selama 2019. Akmal ditanya pada Senin (16/12) pagi tadi.
Gubernur Irwan akhirnya angkat bicara soal kunjungan kerjanya ke luar negeri yang jadi sorotan. Ia menanggapi santai upaya Gerindra Sumbar mengajukan hak interpelasi.
"Nggak masalah, itu hak DPRD terhadap pemerintah daerah. Kalau memang itu ada, kita terima, kita layani apa yang mau ditanya, kita jawab semuanya, nggak masalah," kata Irwan Prayitno kepada detikcom, Senin (16/12/2019).
Irwan menegaskan semua kunjungan luar negerinya sesuai dengan aturan. Selain mengantongi izin, Irwan sepulang dari luar negeri pun menyusun laporan dan membawa manfaat untuk daerahnya.
"Kemudian anggarannya pun sudah ketok palu di DPRD. Ada judul semua. Nggak masalah, kita jawab pas interpelasi," ujarnya.
Irwan tak mau berpikir politis soal manuver Gerindra, jika dikaitkan dengan Pilgub Sumbar 2020 yang sudah di depan mata. Dia menegaskan yang dilakukannya demi kepentingan rakyat.
"Kan kita ke luar negeri untuk kepentingan semuanya, rakyat," ujar Irwan.
"Kepala daerah di mana pun dia, apalagi di Sumbar, kalau dia tidak mencari investasi, janji kampanyenya untuk menyejahterakan rakyat nggak bakalan terpenuhi, APBD kita itu rata-rata kota dan kabupaten PAD-nya (pendapatan asli daerah) cuma 6 persen, itu kecil, kita nggak punya sumber daya," imbuh dia.
Irwan menegaskan, kunjungan-kunjungan kerjanya ke luar negeri demi mencari investasi. Tanpa investasi, dia menegaskan mustahil janji kampanye untuk menyejahterakan rakyat bisa terpenuhi.
"Kita ke luar negeri untuk kepentingan rakyat. Itu kepala daerah di mana pun dia, apalagi di Sumbar, kalau dia tidak mencari investasi, janji kampanyenya untuk menyejahterakan rakyat nggak bakalan terpenuhi. APBD kita itu rata-rata kota dan kabupaten, PAD-nya (Pendapatan Asli Daerah, red) cuma 6 persen, itu kecil, kita nggak punya sumber daya. Jadi kalau ingin menyejahterakan sesuai janji kampanye dengan dana APBD plus APBN yang masuk ke kita, nggak cukup," urai Irwan Prayitno.
Pemerintah Pusat, kata Irwan, mendorong pemerintah daerah untuk kreatif mencari investasi. Irwan pun menyanggupi dorongan itu dengan mencari investasi hingga ke luar negeri.
"Nah Pemerintah Pusat, Bapak Presiden dan BKPM menyuruh kita kreatif untuk mencari investasi dalam dan luar negeri. Dan Alhamdulillah PMA (Penanaman Modal Asing)-nya besar, PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)-nya juga besar, sehingga tumbuh ekonomi," papar Irwan.
"Kalau dengan APBD tidak mungkin tumbuh ekonomi, karena struktur keuangan kita di APBD provinsi, khususnya di Sumatera Barat, tidak mencukupi untuk menggerakkan ekonomi, karena habis untuk belanja pegawai yang memang itu tuntutan dan kewajiban, sementara uang nggak ada," sambungnya.
Irwan pun mendapat pembelaan dari Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief. Ia menilai kunjungan luar negeri seorang gubernur bukan hal negatif. Menurut Andi, hanya orang tak waras saja yang mau menginterpelasi Irwan Prayitno.
"Soal kunjungan luar negeri bagi gubernur, bukan hal buruk, sisi positifnya pasti banyak. Hanya orang gila yang berniat menginterpelasinya," ucap Andi Arief, hari ini.
Andre Rosiade tak mau menanggapi pernyataan Andi Arief. Ia pun membandingkan kunker ke luar negeri yang dilakukan Irwan dengan perjalanan dinas Presiden Joko Widodo.
"Ini murni ada seorang Gubernur Sumbar yang hampir tiap bulan berangkat ke luar negeri, padahal APBD Sumbar begitu kecil, lalu kita bertanya urgensi bagi warga Sumbar apa? Kok hobi banget ya. Pak Presiden Jokowi saja nggak sampe 12 kali setahun," ucap Andre di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/12/2019).
Andre mengaku mendapatkan data kunjungan kerja Gubernur Irwan ke luar negeri. Data valid yang dia ketahui adalah soal kunjungan luar negeri Gubernur Sumbar selama tahun 2019.
"Menurut data yang kami dapatkan hampir setiap bulan pergi ke luar negeri, hampir setiap bulan. Bahkan ada yang satu bulan itu dua kali. Data yang sudah saya dapatkan secara valid 2019 ini saja sudah 12 kali kunjungan ke luar negeri," kata Andre.
"2018 katanya lebih banyak, tapi saya belum pegang data validnya, indikasinya 16, katanya 2018, tapi data validnya saya lagi tunggu secara resmi. Yang pasti yang valid 2019 itu 12 kali," tambah Anggota Komisi VI DPR itu.
Wacana hak interpelasi Gubernur Sumbar berujung pada pernyataan bernada ancaman kepada Andre dari istri Irwan, Nevi Zuariana di sebuah grup WhatsApp. Nevi dan Andre sama-sama anggota Komisi VI DPR.
"Maunya apa sich andre itu laporan pak guspardi gaus krn datang tidak dilayani pemda sdg sibuk jangan ikut ikut kalau nggak ngerti masalah kelakuan andre ini buat jelek nama gerindra di sumbar kalau ada yang tembak mati andre di sumbar ibu nggak mau tanggung jawab banyak pendukung bapak di sumbar kasihan keluarga kalau andre kelakuan spt LSM begini. Padahal ang dewan terhormat," demikian tulis Nevi di grup WA bernama TF Politik Hukum Hankam A seperti yang dilihat, Minggu (15/12/2019). Nevi juga meminta admin grup itu mengeluarkan Andre dari grup.[]
