RIDHMEDIA - Mendikbud Nadiem Makarim berencana menghapus UN mulai 2021 mendatang. Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) angkat bicara mengenai rencana penghapusan UN tersebut.
JK menilai, penghapusan UN justru akan menciptakan generasi muda yang lembek. Hal ini disampaikan JK usai menghadiri pengukuhan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir sebagai guru besar UMY, Kamis (12/12).
"Nanti kita bicarakan itu (soal rencana penghapusan UN). Jangan menciptakan generasi muda yang lembek. Agar semua belajar dan pentinglah itu," ujar JK.
Sebelumnya, saat mendapatkan gelar doktor kehormatan di Universitas Negeri Padang (UNP), JK sempat menyebut bahwa Kementerian Pendidikan akhirnya meluncurkan sistem Ujian Akhir Nasional (sebelum disempurnakan menjadi Ujian Nasional pada 2005). Sistem ini diharapkan menjadi basis standar mutu merata di seluruh Indonesia.
Menurut JK, sistem UN bisa menguji kemampuan dan pengetahuan siswa sesuai seharusnya.
"Kenapa harus ada standar nasional? Karena kalau tidak, kita punya standar berbeda dan itu berbahaya, mutu berbeda maka ada gap dan kesenjangan mutu pendidikan satu daerah ke daerah lain," beber JK, Kamis (5/12)
Ditambahkan JK, meskipun di awal penerapan UN tidak berjalan mulus karena sejumlah pelajar dinyatakan tidak lulus ujian, namun dari tahun ke tahun seiring berjalannya waktu terus dilakukan evaluasi agar UN menjadi semakin baik.
"Evaluasi bisa dilihat, dilihat perkembangannya, ini yang perlu menjadi catatan," tegas JK.[mdc]
JK menilai, penghapusan UN justru akan menciptakan generasi muda yang lembek. Hal ini disampaikan JK usai menghadiri pengukuhan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir sebagai guru besar UMY, Kamis (12/12).
"Nanti kita bicarakan itu (soal rencana penghapusan UN). Jangan menciptakan generasi muda yang lembek. Agar semua belajar dan pentinglah itu," ujar JK.
Sebelumnya, saat mendapatkan gelar doktor kehormatan di Universitas Negeri Padang (UNP), JK sempat menyebut bahwa Kementerian Pendidikan akhirnya meluncurkan sistem Ujian Akhir Nasional (sebelum disempurnakan menjadi Ujian Nasional pada 2005). Sistem ini diharapkan menjadi basis standar mutu merata di seluruh Indonesia.
Menurut JK, sistem UN bisa menguji kemampuan dan pengetahuan siswa sesuai seharusnya.
"Kenapa harus ada standar nasional? Karena kalau tidak, kita punya standar berbeda dan itu berbahaya, mutu berbeda maka ada gap dan kesenjangan mutu pendidikan satu daerah ke daerah lain," beber JK, Kamis (5/12)
Ditambahkan JK, meskipun di awal penerapan UN tidak berjalan mulus karena sejumlah pelajar dinyatakan tidak lulus ujian, namun dari tahun ke tahun seiring berjalannya waktu terus dilakukan evaluasi agar UN menjadi semakin baik.
"Evaluasi bisa dilihat, dilihat perkembangannya, ini yang perlu menjadi catatan," tegas JK.[mdc]