Hal itu diungkapkannya usai melakukan sidak di RSUD Kota Cilegon, Banten. Kegiatan tersebut masuk dalam rangkaian kunjungan kerja kepala negara di Provinsi Banten.
RSUD Kota Cilegon menjadi salah satu rumah sakit yang telah mendapatkan pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan. Menurut Jokowi, hal itu dikarenakan keuangan yang tekor.
"Ya karena ada defisit di BPJS. Itu yang mau kita atasi. Sudah empat tahun ini belum ketemu jawabannya. Tapi sekarang Menkes (Terawan) sudah menyampaikan di ratas kemarin tahun depan jurusnya sudah ketemu," kata Jokowi di RSUD Kpta Cilegon, Banten, Jumat (6/12/2019) seperti melansir detik.com.
Jurus tersebut, kata Jokowi nanti akan disampaikan langsung oleh Terawan Agus Putranto selaku Menteri Kesehatan.
Dalam sidak, Jokowi menemukan beberapa masalah teknis layanan kesehatan. Dirinya pun meminta perbaikan fasilitas segera diselesaikan.
"Masih banyak rumah sakit kita yang fasilitasnya belum diperbaiki. Itu tugas pemerintah daerah. Tugas pemkot, pemkab, tugas provinsi. Karena rumah sakitnya untuk kepemilikan hampir semua dimiliki provinsi kabupaten dan kota," jelas dia.
Untuk pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD Kota Cilegon, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini banyak diakses oleh peserta penerima bantuan iuran (PBI) dan beberapa peserta mandiri. Berdasarkan dari pengalaman sidaknya, layanan BPJS Kesehatan hampir 80 persen diakses oleh peserta PBI.
"Memang sama seperti rumah sakit lain ya saya kira 70-80% itu PBI yang gratis. Sisanya 20% memakai yang mandiri, bayar sendiri. Saya kira kita kemarin di Lampung, di Subang, di sini angka-angkanya hampir sama," ujarnya.[ljc]
