Dilansir dari RMOL.id, Minggu (22/12/2019), instruksi yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD itu salah kaprah.
"Indonesia harus hentikan kekerasan dan tidak boleh lakukan operasi militer seperti hari ini di Papua," kata Natalius Pigai dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi.
Pendekatan keamanan atau militer untuk meredam konflik di Papua akan cenderung melanggar hak asasi manusia. Sebaliknya, ia meminta kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk lebih mengedepankan pendekatan persuasif.
"Presiden harus mengedepankan pendekatan persuasif, humanis dan dialogis," tegasnya.
Terlebih hal ini sudah menjadi sorotan bagi beberapa LSM, seperti Amnesti Internasional, YLBHI, dan Kontras. Isu HAM Papua, kata Pigai, juga turut menjadi perhatian dalam resolusi bersama oleh negara berkulit hitam Afrika dan Afrika Diaspora serta 79 negara di Nairobi, Kenya pada 8-10 Desember 2019 lalu.
Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo diminta untuk berhati-hati dalam penanganan isu Papua, terlebih dengan pernyataan menteri yang sejatinya menjadi pembantu presiden. Pernyataan Menko Mahfud diklaim telah menjadi pemicu gugurnya prajurit TNI dan kerusuhan di beberapa titik di Papua.
"Saya minta Presiden Joko Widodo copot jabatan Menko Polhukam karena setelah pernyataanya, tidak kurang dari 10 orang TNI dan Polri menurut medsos dan media mainstream mati, kios-kios pendatang di Yahukimo dibakar massa, dan banyak rakyat sipil tidak berdosa jadi korban," tutup mantan komisioner Komnas HAM RI 2012-2017 itu.[ljc]
