Dalam pernyataannya di media kala itu, Sri Mulyani mengisyaratkan, arus investasi memiliki hubungan positif dengan sistem politik di suatu negara.
Sistem politik otoritarian, sebutnya, mendorong pertumbuhan investasi. Hal ini yang terjadi di Indonesia pada era orotiter Orde Baru.
"Dulu ketika pemerintahan sangat otoriter, investasi datang. Begitu kita demokratis, kemampuan kita untuk membuat lingkungan investasi yang baik itu berkurang," kata Sri Mulyani kala itu (Selasa, 16/7).
Dia juga menambahkan, bagi investor yang terpenting adalah kepastian berusaha di suatu negara.
Sri Mulyani mencontohkan Republik Rakyat China (RRC) sebagai sebuah negara dengan sistem politik sangat terkontrol namun memiliki investasi yang sangat baik.
Analisa Sri Mulyani ini dipandang sebagai sebuah kengawuran khas Sri Mulyani yang terbiasa mencari kambing hitam atas kondisi ekonomi nasional yang tidak kunjung membaik.
"Analisa ngawur, gagal bangkitkan ekonomi, salahkan sistem demokratis. Cetek," ujar ekonom senior DR. Rizal Ramli.
Menurut Rizal, semestinya pemerintah, dalam hal ini kementerian ekonomi dapat mengambil tindakan yang lebih signifikan untuk mengatasi pelemahan ekonomi dari sekadar menyalahkan pihak-pihak eksternal.
Berbicara tentang negara dengan sistem politik otoriter, sebut Rizal, semestinya Sri Mulyani juga mau melihat Korea Utara sebagai contoh yang lain dimana sistem politik tertutup menghambat pertumbuhan ekonomi.[rml]
