RIDHMEDIA - Tidak ada yang berubah dari isu besar yang dibawa dalam Reuni Akbar 212, Senin (2/12) lalu. Peserta reuni konsisten menyuarakan keadilan, sebagaimana Aksi 212 yang digelar pada 2016 lalu.
Dulu Aksi 212 menuntut adanya keadilan pada kasus penistaan agama yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Kini, mereka kembali menuntut keadilan agar Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dipulangkan ke tanah air tanpa hambatan.
Begitu tegas Ketua Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (Komtak) Lieus Sungkharisma kepada redaksi, Selasa (3/12).
Aksi 212 pertama bicara keadilan, hari ini masih disuarakan keadilan,” tegasnya.
Untuk itu, Lieus mendesak pemerintah untuk bisa tanggap pada semua masalah yang berhubungan dengan keadilan masyarakat. Baginya kasus keadilan yang menyedihkan saat ini adalah Habib Rizieq tidak bisa kembali pulang ke tanah air.
Pemerintah tidak perlu mengelak dan menyebut masalah Habib Rizieq yang dicekal Arab Saudi adalah masalah pribadi. Sebab, sambungnya, publik sudah tahu ada pihak yang memang menghalangi kepulangan Habib Rizieq.
“Itu kebohongan, semua orang tahu. Jadi bukan Habib Rizieq tidak mau balik, tapi ada tangan dari Indonesia yang mau halangi,” tegasnya.
Menurut Lieus, pasca rekonsiliasi Pilpres 2019, seharusnya tidak ada lagi diskriminasi politik. Semua kelompok harus dirangkul untuk bersatu membangun bangsa.
“Setelah rekonsiliasi, tidak ada alasan lagi untuk tidak kembalikan Habib Rizieq,” demikian Lieus. [rmol]
Dulu Aksi 212 menuntut adanya keadilan pada kasus penistaan agama yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Kini, mereka kembali menuntut keadilan agar Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dipulangkan ke tanah air tanpa hambatan.
Begitu tegas Ketua Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (Komtak) Lieus Sungkharisma kepada redaksi, Selasa (3/12).
Aksi 212 pertama bicara keadilan, hari ini masih disuarakan keadilan,” tegasnya.
Untuk itu, Lieus mendesak pemerintah untuk bisa tanggap pada semua masalah yang berhubungan dengan keadilan masyarakat. Baginya kasus keadilan yang menyedihkan saat ini adalah Habib Rizieq tidak bisa kembali pulang ke tanah air.
Pemerintah tidak perlu mengelak dan menyebut masalah Habib Rizieq yang dicekal Arab Saudi adalah masalah pribadi. Sebab, sambungnya, publik sudah tahu ada pihak yang memang menghalangi kepulangan Habib Rizieq.
“Itu kebohongan, semua orang tahu. Jadi bukan Habib Rizieq tidak mau balik, tapi ada tangan dari Indonesia yang mau halangi,” tegasnya.
Menurut Lieus, pasca rekonsiliasi Pilpres 2019, seharusnya tidak ada lagi diskriminasi politik. Semua kelompok harus dirangkul untuk bersatu membangun bangsa.
“Setelah rekonsiliasi, tidak ada alasan lagi untuk tidak kembalikan Habib Rizieq,” demikian Lieus. [rmol]