"Ya sebenarnya, kalau untuk kepentingan partai tentu ya tidak menggunakan kantor pemerintah," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, 4 Desember 2019.
Ma'ruf mengatakan pemerintah tidak mengintervensi kepentingan partai politik. Masalah partai, kata dia, diserahkan kepada yang bersangkutan. "Bagaimana mereka menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi," ujarnya.
Menurut Ma'ruf, pembahasan tentang politik di kantor Kemenko Maritim mungkin dilakukan karena Luhut merupakan politikus Golkar. "Jadi penyelesaiannya di internal masing-masing partai politik."
Polemik ini bermula ketika para petinggi Golkar berkumpul di kantor Kementerian Kemaritiman untuk bertemu Luhut pada Selasa, 3 Desember 2019. Dalam pertemuan itu hadir Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua MPR Bambang Soesatyo, dan Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie.
Persamuhan ini merupakan buntut keputusan Bamsoet yang menyatakan akan maju sebagai Calon Ketua Umum Golkar menggantikan Airlangga. Kemudian, setelah pertemuan itu, Bamsoet menyatakan mundur dari pencalonan. [tpc]
