Direktur Eksekutif Periskop Data, Muhamad Yusuf Kosim menyatakan, dalam sebulan terakhir Prabowo Subianto menjawab segala keraguan publik. Dia terlihat fokus membenahi internalnya, mulai birokrasi, daya serap anggaran dan proses pengadaan alutsista strategis.
"Kalau kita lihat kerja duet Menhan Prabowo dan Trenggono, tampak sedang fokus membenahi internal Kemenhan dengan segala tugas dan fungsinya. Mereka berdua memahami betul visi Presiden Joko Widodo yang ingin memajukan industri pertahanan," kata Yuko dalam keterangan tertulisnya, Minggu (1/12).
Dalam beberapa kesempatan Presiden Jokowi menyampaikan, Menhan harus dapat memanfaatkan anggaran belanja di bidang pertahanan. Secara khusus Jokowi menekankan tentang pentingnya membangun industri alutsista dalam negeri dalam memenuhi essential force yang ditargetkan pemerintah.
Jokowi juga meminta Prabowo yang didampingi seorang profesional di bidang bisnis dapat mengembangkan industri pertahanan dari hulu ke hilir.
Instruksi Jokowi dijalankan, Prabowo-Trenggono dengan berkunjung ke PT Pindad, PT PAL Indonesia dan juga PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Kunjungan keduanya untuk memenuhi target kebutuhan Kapal Selam, jet dan juga persenjataan.
"Prabowo dalam kesempatan kunjungan kerjanya fokus mendengar karena ingin belajar dan mengetahui kondisi pertahanan secara detail," tandasnya.
Apresiasi Langkah Prabowo
Yuko menilai, walau secara eksplisit keduanya tak mengumumkan pembagian tugas tetapi melihat pergerakan pasangan tersebut terlihat saling mengisi sebagai kesatuan dwitunggal di Kemenhan.
"Prabowo terlihat piawai soal alutsista, isu politik internasional, geopolitik, serta physical weapons. Sementara Trenggono fokus memajukan industri pertahanan, membangun kedaulatan siber, ketahanan pangan, energi, kesehatan, dan sistem teknologi informasi. Keduanya benar-benar kombinasi yang ideal untuk menjaga pertahanan nasional," pungkasnya.
Dia juga mengapresiasi langkah Prabowo yang akan melakukan pembenahan di Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Kebijakan itu, kata Yuko, positif untuk menterjemahkan visi Jokowi dalam menjalankan sistem anggaran pertahanan yang efektif, efisien dan bebas korupsi.
"Menhan juga lagi mau memperbaharui pengurus KKIP, ini bagus untuk membenahi kebijakan industri pertahanan dalam negeri," pungkasnya.
Sementara itu, wacana Prabowo yang ingin membentuk komponen cadangan sebenarnya bukan hal baru karena sudah dimandatkan di UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN). "Komcad sudah ada di UU PSDN yang disahkan pemerintah, tinggal dijalankan saja," katanya.
Selama jadi Menhan, Prabowo juga sudah bertemu dengan beberapa duta besar negara mitra strategis Indonesia. Sebut saja Dubes Amerika Serikat, Dubes Arab Saudi, India dan juga Uni Eropa. [mdc]
