RIDHMEDIA - Kementerian BUMN mengungkapkan bahwa akan banyak mantan menteri dan wakil menteri yang ditunjuk sebagai komisaris atau direksi perusahaan-perusahaan BUMN.
"Tunggu saja tanggal mainnya, akan banyak mantan menteri dan wakil menteri yang ditunjuk menjadi direksi atau komisaris, supaya apa? Agar perusahaan-perusahaan BUMN kita memiliki profil," ujar Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, Selasa.
Menanggapi hal ini, pengamat ekonomi Salamudin Daeng mengatakan, menteri-menteri yang tidak jelas prestasinya dan tidak dilanjutkan pada periode kedua pemerintahan sebuah bukti bahwa menteri-menteri itu gagal atau tidak berhasil.
Sebab, lanjutnya, kalau menteri-menteri itu berhasil, tentu saja jabatannya di perpanjang pada periode ke dua pemerintahan Jokowi. Tapi faktanya para menteri diganti.
“Jadi agak mengherankan jika mereka diangkat sebagai direksi atau komisaris BUMN. Sementara jabatan direksi dan komisaris BUMN berada di bawah jabatan menteri,” ujar Salamudin, Rabu (11/12/2019).
Menurutnya, pengangkatan pejabat BUMN sekarang kurang memenuhi kaidah kaidah demokrasi. Pejabat-pejabat diangkat begitu saja tànpa ada seleksi yang terbuka, inclusive, melibatkan partisipasi masyarakat, sebagai bentuk pelaksanaan good governance atau pemerintahan yang bersih.
“Pejabat menteri di bidang ekonomi diangkat berdasarkan pada jasanya dalam memenangkan Jokowi-Ma’ruf dalam pilpres kemarin. Jadi tampak bahwa dalam pengkatan menteri terlihat sebagai politik balas jasa, melalui bagi jabatan,” ujar Salamudin.()
