RIDHMEDIA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, pada Jumat (20/12/2019), mengimbau umat Muslim untuk tidak mengucapkan selamat bagi mereka yang melakukan perayaan Natal. Uniknya imbauan itu tak berlaku untuk Wakil Presiden, KH Ma'ruf Amin.
Sekretaris MUI Jatim, Mochammad Yunus mengatakan ketika seorang Muslim mengucapkan selamat Natal maka akidahnya akan rusak.
"Ucapan Natal itu kan perayaan lahirnya anak Tuhan, karena itu masuk wilayah akidah. Ketika kita mengucapkan selamat kepada peringatan itu, sama saja kita memberi selamat atas lahirnya putra Tuhan," kata Yunus, Jumat (20/12/2019).
Meski demikian, lanjut Yunus, imbauan itu tak berlaku untuk pemimpin negara, termasuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang masih menjabat sebagai Ketua Umum MUI.
"Nah kalau urusan itu, mungkin Pak Wapres punya pertimbangan sebagai pemimpin negara, sehingga diharuskan mengucapkan selamat Natal," terangnya.
Yunus pun menyarankan kepada pemerintah untuk menunjuk pejabat yang seiman ketika mengucapkan selamat kepada umat Kristen yang merayakan Natal.
"Kepemimpinan itu tidak tunggal, tidak perseorangan, ada sekretaris, ada strukturalnya. Kemenag misalnya, ada Binmas agama-agama lain. Kalau misal dia (Menag) hati-hati, dia akan memerintahkan Binmas agama lain yang merayakan Natal untuk mengucapkan selamat," tuturnya.
Yunus juga mengingatkan kepada umat Muslim untuk memahami makna toleransi secara baik dan benar. Bentuk toleransi adalah saling menghormati dan saling setuju terhadap perbedaan beragama.
"Sehingga ketika orang tidak mengucapkan selamat Natal dan tidak menggunakan atribut perayaan, itu tidak bisa disebut intoleran. Jadi kalau itu dipahami dengan baik, tidak akan kita jumpai sweeping," tutup dia. [suara.com]
Sekretaris MUI Jatim, Mochammad Yunus mengatakan ketika seorang Muslim mengucapkan selamat Natal maka akidahnya akan rusak.
"Ucapan Natal itu kan perayaan lahirnya anak Tuhan, karena itu masuk wilayah akidah. Ketika kita mengucapkan selamat kepada peringatan itu, sama saja kita memberi selamat atas lahirnya putra Tuhan," kata Yunus, Jumat (20/12/2019).
Meski demikian, lanjut Yunus, imbauan itu tak berlaku untuk pemimpin negara, termasuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang masih menjabat sebagai Ketua Umum MUI.
"Nah kalau urusan itu, mungkin Pak Wapres punya pertimbangan sebagai pemimpin negara, sehingga diharuskan mengucapkan selamat Natal," terangnya.
Yunus pun menyarankan kepada pemerintah untuk menunjuk pejabat yang seiman ketika mengucapkan selamat kepada umat Kristen yang merayakan Natal.
"Kepemimpinan itu tidak tunggal, tidak perseorangan, ada sekretaris, ada strukturalnya. Kemenag misalnya, ada Binmas agama-agama lain. Kalau misal dia (Menag) hati-hati, dia akan memerintahkan Binmas agama lain yang merayakan Natal untuk mengucapkan selamat," tuturnya.
Yunus juga mengingatkan kepada umat Muslim untuk memahami makna toleransi secara baik dan benar. Bentuk toleransi adalah saling menghormati dan saling setuju terhadap perbedaan beragama.
"Sehingga ketika orang tidak mengucapkan selamat Natal dan tidak menggunakan atribut perayaan, itu tidak bisa disebut intoleran. Jadi kalau itu dipahami dengan baik, tidak akan kita jumpai sweeping," tutup dia. [suara.com]