Menurut Pigai, langkah yang hendak diambil Mahfud berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).
"Tolong sampaikan ke Mahmud (Mahfud), jangan langgar HAM!" kata Pigai di akun twitternya, Rabu (18/12).
Sebagai Menteri Koordinator, langkah yang dilakukan Mahfud juga patut diperhatikan oleh menteri di bawahnya agar tak menelan mentah-mentah langkah Menkonya. Termasuk salah satunya Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.
"Saya minta Jenderal Prabowo harus hati-hati dengan langkah Mahfud MD. Tunjuk diri sebagai patriotik, tapi Mahfud itu politisi 'bisa saja', giring Prabowo dalam jebakan HAM di Papua," kata Pigai di akun twitternya, Rabu (18/12).
Baginya, langkah Mahfud yang hendak menghalalkan segala cara bisa merugikan pihak-pihak yang terlibat. Khusus untuk Menhan, Pigai berpandangan pernyataan mantan Ketua MK itu bisa menghambatnya dalam karier politik jika menuruti arahan Menko Polhukam.
Operasi militer skenario hambat peluang Prabowo jadi Presiden 2024 dengan kasus HAM," tandasnya.
Dalam kesempatan sebelumnya, Mahfud berpandangan pemerintah berhak mengambil langkah apapun untuk mempertahankan Papua. Hal itu dianggap sah berdasarkan konstitusi dan hukum internasional, yakni keputusan Majelis Umum PBB Nomor 2405 pada tahun 1969 yang sudah secara sah menyatakan Papua bagian dari Negara Republik Indonesia. [Rmol]
