Dua pandangan berbeda yang dimaksud ialah antara Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Dimana, Moeldoko menyebut pemerintah Indonesia tidak akan ikut campur terhadap persoalan Muslim Uighur. Namun, Mahfud MD menyatakan Indonesia sudah sejak lama terlibat dalam penyelesaian permasalahan Muslim Uighur melalui diplomasi.
Dengan demikian, Dosen Komunikasi dan Marketing Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad berharap Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Lestari Priansari Marsudi dapat memberikan penjelasan terhadap persoalan perbedaan pendapat itu.
"Mestinya yang bisa menjelaskan itu yang tepat tentu Menlu, tentu akan lebih detail penjelasannya pihak Menlu yang menjelaskan," ucap Nyarwi Ahmad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/12).
Karena kata Nyarwi, masyarakat dibingungkan oleh perbedaan pandangan kedua tokoh yang berada di pemerintahan.
Menlu diharapkan dapat menjelaskan dengan baik apa yang sebenarnya telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk Muslim Uighur, apakah terlibat penyelesaian masalah atau tidak.
"Kan ada klaim bahwa pemerintah sudah melakukan (upaya penyelesaian permasalahan Muslim Uighur). Nah ini pemerintah yang mana, nah tentu Menlu tepat untuk menjelaskan," katanya.[rml]
