Pasalnya, mereka dianggap tengah menjalankan ‘aji mumpung’. Selain itu, mereka juga dianggap melanggengkan politik dinasti.
Pengamat politik, Maksimus Ramses Lalongkoe menilai, seharusnya, orang nomor satu dan dua di Indonesia itu mengingatkan putra-putrinya.
Sebaiknya, mereka menahan diri tidak ikut berkontestasi. Setidaknya sampai dengan jabatan Jokowi-Ma’ruf tuntas pada 2024 mendatang.
“Meski tidak dilarang, tetapi Jokowi (dan Ma’ruf Amin) harusnya mengingatkan agar keinginan mereka ditahan dulu sebelum selesai masa jabatan presiden dan wakil presiden,” ujar Ramses kepada jpnn.com, Kamis (19/12).
Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia (L-API) menyebut, hal ini perlu dilakukan agar publik tak salah menafsirkan.
“Agar publik tidak memberikan penafsiran negatif terhadap Jokowi dan Ma’aruf Amin,” ulasnya.
Akan tetapi, Ramses juga mengakui bahwa tidak ada aturan hukum yang bisa melarang putra-putri Jokowi-Ma’ruf itu maju di Pilkada 2020.
Mereka, lanjutnya, juga juga memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lain untuk masuk arena politik.
“Apalagi MK telah memberikan ruang terjadinya politik dinasti,” katanya.
Pengajar di Universitas Mercu Buana ini juga menyebut, majunya lingkaran istana di pilkada memang memunculkan beragam persepsi publik.
Salah satunya adalah persepsi tentang kembali berkembangnya politik oligarki di Indonesia.
Untuk diketahui, putra sulung Jokowi berencana maju di Pilwalkot Solo, sedangkan menantunya, Bobby Nasution di Pilwalkot Medan.
Sementara putri KH Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah, akan berkontestasi dalam Pilkada Tangerang Selatan. [psid]
