RIDHMEDIA - Munculnya kekhawatiran akan praktik oligarki pada Pilkada serentak 2020 sulit untuk dicegah.
Pasalnya, satu sisi sistem pemilihan langsung telah membuka ruang yang luas, namun di sisi lain minimnya kandidat itu sendiri yang didasari akibat kegagalan partai politik memunculkan kader terbaiknya untuk bisa bersaing dalam pilkada.
Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman mengatakan, hal itu bisa dilihat pada Pilkada Kota Solo 2020 yang menurut rumor kemungkinan besar mayoritas parpol akan mendukung putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.
"Di sini jelas terlihat jika parpol sendiri yang membuka peluang praktik oligarki, karena tidak dapat dipungkiri nama besar Presiden Jokowi menjadi salah satu pertimbangan parpol dalam memberikan dukungannya, apalagi kita ketahui hampir mayoritas partai yang kemungkinan besar memberikan dukungannya ini merupakan partai koalisi pemerintah," tutur Jajat, Rabu (11/12).
Jajat menambahkan, meskipun dalam beberapa kasus memang kerap terjadi perbedaan yang cukup mencolok terkait koalisi pada tingkat daerah yang berbeda dengan koalisi tingkat pusat.
Namun khusus Pilkada Solo, lanjut dia, predikat nama besar anak Presiden cukup menentukan, entah karena merupakan bagian dari koalisi pusat dengan kekhawatiran ketakutan yang akan beimbas pada posisi yang telah didapatkan di kabinet ataupun hal lain seperti minimnya kader potensial.
Membawa embel-embel pejabat tinggi negara dalam proses pemilihan dalam budaya politik masih dianggap wajar, padahal meskipun merupakan keturunan dari pejabat ataupun orang berpengaruh belum tentu akan menentukan hasil kinerjanya kelak.
"Untuk itu poin pentingnya adalah sejauh mana peran dari semua pihak dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sehingga tidak terpengaruh oleh kandidat yang hanya mengandalkan embel-embel nama lainnya," demikian Jajat.(rmol)
